Jumat, 4 Rajab 1441 / 28 Februari 2020

Jumat, 4 Rajab 1441 / 28 Februari 2020

Oxfam: Pemerintah tak Maksimal Atasi Kesenjangan pada Wanita

Senin 20 Jan 2020 13:22 WIB

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Friska Yolanda

Seorang perempuan migran mengangkut batu bata di pabrik Kathmandu, Nepal, Kamis (9/1). Perempuan mendapatkan manfaat paling sedikit dari perekonomian dunia saat ini.

Seorang perempuan migran mengangkut batu bata di pabrik Kathmandu, Nepal, Kamis (9/1). Perempuan mendapatkan manfaat paling sedikit dari perekonomian dunia saat ini.

Foto: AP Photo/Niranjan Shrestha
Pemerintah gagal mengumpulkan pajak yang harusnya bisa memperbaiki kemiskinan.

REPUBLIKA.CO.ID, SWISS – Laporan baru Oxfam bertajuk Time to Care memperlihatkan, ketidaksetaraan menjadi permasalahan tidak terkontrol. Laporan Time to Care memperlihatkan upaya pemerintah yang belum maksimal dalam mengatasi kesenjangan ekonomi pada perempuan dan anak perempuan. 

Baca Juga

Laporan itu menyebutkan, pemerintah gagal mengumpulkan pajak individu dan korporasi terkaya yang seharusnya mampu memperbaiki kemiskinan dan ketidaksetaraan pada perempuan. Pada saat bersamaan, pemerintah kekurangan dana layanan publik dan infrastruktur penting yang mampu membantu mengurangi beban kerja permepuan dan anak perempuan. Misal, investasi dalam air dan sanitasi, listrik maupun pengasuhan anak.

Padahal, penyediaan akses ke sumber air yang lebih baik dapat membantu perempuan di daerah Zimbabwe. Mereka dapat menghemat waktu empat jam kerja sehari atau dua bulan setahun.

CEO Oxfam India, Amitabh Behar, mengatakan, pemerintah yang menciptakan krisis ketimpangan. Mereka juga yang harus bertindak sekarang untuk mengakhirinya. 

"Mereka harus memastikan perusahaan dan individu kaya membayar bagian pajak mereka yang adil dan meningkatkan investasi dalam layanan dan infrastruktur publik," ujarnya.

Selain itu, Behar menambahkan, pemerintah harus mengeluarkan regulasi untuk mempermudah pekerjaan perawatan. Pemerintah juga wajib memastikan, orang-orang yang melakukan pekerjaan perawatan dibayar dengan upah layak.

Secara umum, Behar menganjurkan, pemerintah sebaiknya memprioritaskan pekerjaan perawatan sama seperti sektor lain. Tujuannya, untuk menciptakan kondisi ekonomi yang menguntungkan banyak orang, tidak hanya orang tertentu.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA