Wednesday, 15 Sya'ban 1441 / 08 April 2020

Wednesday, 15 Sya'ban 1441 / 08 April 2020

Luhut: Tak Ada Dana Asing untuk Kantor Presiden

Jumat 17 Jan 2020 14:15 WIB

Red: Nidia Zuraya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan

Foto: Republika/Edi Yusuf
Investor asing menawari pendanaan untuk pembangunan kantor presiden di ibu kota baru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Indonesia enggan menggunakan dana asing untuk pembangunan kantor presiden dan kantor pemerintahan di ibukota baru. Meskipun, ungkap Luhut, ada tawaran pendanaan dari pendiri SoftBank dan Chief Executive Officer dari SoftBank Mobile Masayoshi Son.

"Kita tidak mau pembangunan kantor presiden dan kantor pemerintah itu dibayarin orang, kita mau dibayar pakai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata Luhut di Jakarta, Jumat (17/1).

Luhut memaparkan, awalnya, Masayoshi Son menanyakan kebutuhan dana untuk pembangunan ibukota dan menyatakan bersedia memberikan seluruh pendanaan yang dibutuhkan. Namun, Luhut mengatakan bahwa Indonesia tidak menginginkan hal tersebut, karena pembangunan kedua klaster itu merupakan simbol kebanggaan bagi Indonesia di mata internasional.

"Saya bilang kebutuhannya yang dihitung itu 40 miliar dolar AS. Dia bilang biar dari saya itu dananya. Tapi, kita tidak mau. Kita harus bangga jadi orang Indonesia, bukan kita minta-minta. Untuk kantor presiden tidak ada urusan orang luar, itu APBN," tegas Luhut.

Namun, Luhut menyampaikan bahwa Masayoshi tetap dapat berinvestasi di ibukota baru, misalnya untuk klaster-klaster lainnya di luar kantor presiden dan pemerintahan, di antaranya klaster perguruan internasional, atau rumah sakit dengan standar internasional.

"Saya bilang untuk klaster-klaster yang lain bisa kita omongin, tapi bukan kalian yang atur. Kita yang memutuskan. Rencananya Presiden Joko Widodo akan memberikan keputusannya pada Februari. Negosiasi kan butuh waktu," ungkap purnawirawan TNI itu.

Dalam memutuskan hal itu, lanjut Luhut, semua kemungkinan bisa saja terjadi. Namun intinya, kata dia, adalah Indonesia dalam posisi yang tidak ingin didikte, namun saling menguntungkan.

"Kita yang memutuskan, ada saja kemungkinan ini itu. Tapi, yang saya ingin sadar adalah jangan kita didikte orang luar, semua negosiasi, saling menguntungkan," tegas Luhut.



Baca Juga

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA