Monday, 5 Jumadil Akhir 1442 / 18 January 2021

Monday, 5 Jumadil Akhir 1442 / 18 January 2021

Jabar dan PUPR Koordinasi Relokasi Warga Terdampak Longsor

Jumat 17 Jan 2020 09:47 WIB

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Bayu Hermawan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, mengundang secara khusus beberapa kepala daerah di Jawa Barat dalam Rapat Evaluasi dan Rencana Teknis Preventif Banjir di Kawasan Jawa Barat, yang diselenggarakan di Ruang Papandayan, Gedung Sate, Bandung, Kamis (16/1/20). Hadir dalam acara kepala daerah di wilayah perbatasan, yaitu Bupati Bogor, Wali Kota Depok, Wali Kota Bekasi, dan beberapa kepala daerah lain.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, mengundang secara khusus beberapa kepala daerah di Jawa Barat dalam Rapat Evaluasi dan Rencana Teknis Preventif Banjir di Kawasan Jawa Barat, yang diselenggarakan di Ruang Papandayan, Gedung Sate, Bandung, Kamis (16/1/20). Hadir dalam acara kepala daerah di wilayah perbatasan, yaitu Bupati Bogor, Wali Kota Depok, Wali Kota Bekasi, dan beberapa kepala daerah lain.

Foto: Istimewa
Pemprov Jabar dan PUPR koordinasi untuk relokasi warga korban longsor di Bogor

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi (Pempro) Jawa Barat bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berkoordinasi mewujudkan rencana relokasi warga Bogor yang terdampak bencana longsor.

Berdasarkan data Pemkab Bogor, 19.821 warga di Kecamatan Sukajaya, Jasinga, Nanggung, dan Cigudeg masih mengungsi karena beberapa permukiman masih berisiko ditempati. Oleh karena itu, muncul gagasan untuk merelokasi warga di empat kecamatan tersebut.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil meminta Pemkab Bogor untuk segera mendata permukiman mana saja yang sudah tidak bisa dihuni, dan berapa rumah penduduk yang rusak sekaligus mengklasifikasikannya (rusak ringan, rusak berat, dan tertimbun tanah).

"Sudah berbicara dengan dengan Pak Menteri (PUPR, Basuki Hadimuljono), Bu Ade (Bupati Bogor) nanti dihitung saja secara realistis. Kalau mau dikasih hunian sementara, titik (daerah mana saja) yang sanggup melakukan itu," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis malam (16/1).

Selain mendata, Emil menginstruksikan Pemkab Bogor untuk menentukan lokasi relokasi dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK). Jika itu sudah dilakukan, Pemprov Jabar akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, salah satunya PTPN. 

"Karena memang isu hunian sementara belum pernah dibahas. Tapi, kalau itu menjadi solusi, kita kira fleksibel untuk mencari yang terbaik buat rakyat sambil (menunggu) hunian tetap. Yang paling ideal di satu lokasi. Nanti PTPN saya coba koordinasi. Ibu Bupati (tentukan) koordinatnya saja mana. Nanti saya lobi dari level pusat," jelasnya.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, jika data sudah dan SK telah dikeluarkan, serta lokasi relokasi telah ditentukan, Kementerian PUPR akan membangun hunian. Kemudian, kalau masih bisa diperbaiki rumahnya maka tidak relokasi tapi diberikan bantuan 50 juta yang rusak berat. Rusak ringan 25 juta. Rusak sedang antara 25-50 juta.

"Tapi, kalau yang amblas, itu harus relokasi kita buatkan rumahnya," ucapnya.

Bupati Bogor Ade Yasin merespons baik permintaan dan instruksi tersebut. Menurutnya, pihaknya akan segera mendata dengan sedetail mungkin. Namun, sebelum itu, Pemkab Bogor fokus mencari hunian sementara untuk ribuan kepala keluarga (KK).

"Kalaupun tidak ada tempat atau lokasi untuk disewa, terpaksa kita bangun huntara (hunian sementara). Walau sebenarnya tidak ada huntara, tapi kita maksimalkan dititip di rumah-rumah penduduk dengan sewa. Itu yang sedang kita data," jelasnya.

Ade mengatakan, pihaknya akan mengidentifikasi permukiman mana saja yang tidak dapat dihuni. Jika ada rumah rusak ringan yang berada di wilayah rawan, pihaknya akan tetap memberikan hunian tetap.  Walau rusak ringan, kata dia, tetapi daerahnya kena longsor dan dianggap tidak layak hunian, berarti itu harus direlokasi. Berarti bukan dilihat dari kondisi rumah, tapi kondisi tanah. 

"Kebutuhan sementara kita mesti hitung, misalnya, ada satu rumah diisi dua keluarga tetap mereka dapat penggantinya satu rumah, tidak per keluarga. Misalkan satu rumah untuk satu rumah,” katanya.

Menurut Ade, saat ini ia masih melakukan pendataan karena harus valid datanya. Jadi harus diulangi terus. Makanya, ia menginstruksikan kepada kepala desa untuk mendata dari berbagai klasifikasi. "Dari rusak ringan sampai rusak berat. sampai tanahnya bisa dihuni atau tidak," ujarnya.

Untuk mempercepat penanggulangan dan pemulihan,  kata dia, Pemkab Bogor memperpanjang masa tanggap darurat bencana di Bogor Barat sampai 30 Januari.  "Karena saya harus percepatan untuk masyarakat. kasian masyarakat juga. Sakit. dan siapa yang betah tinggal di pengungsian. Bila ada hunian sementara, siapa yang mau dititip-titip?," katanya lagi.

Selain relokasi, rapat koordinasi tersebut membahas solusi penanggulangan bencana di Jabar secara komprehensif, baik yang akan dilakukan Pemda Provinsi Jabar, Kementerian PUPR, maupun pemerintah kabupaten/kota.  Turut hadir sejumlah kepala daerah, di antaranya Bupati Bandung Barat, Wakil Bupati Bandung, Wakil Bupati Subang, Wakil Bupati Karawang, dan Bupati Indramayu. Semua kepala daerah dan perwakilan yang datang memaparkan problem dan solusi terkait penanggulangan bencana.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA