Thursday, 3 Rajab 1441 / 27 February 2020

Thursday, 3 Rajab 1441 / 27 February 2020

Kolaborasi Program Pemerintah, Kunci Pengentas Kemiskinan

Jumat 17 Jan 2020 05:14 WIB

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Gita Amanda

Ekonom menilai kolaborasi program pemerintah bisa jadi kunci pengentasan kemiskinan. Kemiskinan, ilustrasi

Ekonom menilai kolaborasi program pemerintah bisa jadi kunci pengentasan kemiskinan. Kemiskinan, ilustrasi

Foto: Republika/Yogi Ardhi
Indonesia memasuki masa the last mile problem dalam pengentasan kemiskinan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Rusli Abdulah mengatakan, Indonesia memasuki masa the last mile problem dalam pengentasan kemiskinan. Artinya, kemampuan penurunan angka kemiskinan semakin berkurang.

Rusli mengatakan, kondisi tersebut dikarenakan angka kemiskinan sudah memasuki angka single digit. Dalam situasi ini, terdapat kelompok penduduk yang masuk kategori kemiskinan kronis yang sulit diperbaiki. "Kemiskinan kronis diantaranya terdapat penduduk dengan latar belakang pendidikan rendah (SD), difable, sakit-sakitan," ujar Rusli dalam diskusi online pada Kamis (16/1).

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode September 2014 hingga 2019, penurunan kemiskinan di kota dan desa hanya sebesar 1,74 persen. Angka ini jauh berbeda dibandingkan periode sebelumnya, 2009-2014, yang dapat mencapai 3,19 persen.

Apabila dilihat per tahun, Rusli menambahkan, semakin terlihat bahwa kemampuan penurunan kemiskinan semakin menurun. Tahun 2018-2019, deltanya adalah 0,44 persen, sedangkan dua tahun sebelumnya masing-masing sebesar 0,55 persen (2016-2017) dan 0,51 persen (2017-2018).

Untuk mengatasi permasalahan ini, Rusli mengatakan, dibutuhkan kebijakan yang sangat berbeda dengan kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan sebelumnya. Inti kebijakan tersebut adalah berjangka panjang dan intensif.

Baca Juga

"Salah satunya, kebijakan yang sudah on the track untuk pengurangan angka kemiskinan di single digit adalah PKH (Program Keluarga Harapan)," tuturnya.

PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program yang sudah berjalan sejak 2007 ini menargetkan 10 juta peserta pada tahun ini.

Rusli menyebutkan, agar lebih efektif, dibutuhkan kolaborasi untuk menghubungkan PKH dengan program-program provinsi/ kabupaten dan antar kementerian/ lembaga. Contoh konkritnya, program PKH di bawah Kementerian Sosial ini dikolaborasikan dengan program pengembangan UMKM yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan UKM. “Arahannya, keluarga PKH dibimbing untuk menjadi pegiat UMKM,” ucapnya.

Sebelumnya, BPS mencatat total penduduk miskin pada September 2019 mencapai 24,79 juta orang. Angka ini turun 0,44 persen jika dibandingkan periode sama 2018 yang mencapai 25,67 juta orang.

Dengan penurunan tersebut, persentase penduduk miskin pada September 2019 mencapai 9,22 persen, menurun dibandingkan September 2018 mencapai 9,66 persen.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, ada beberapa faktor yang memengaruhi penurunan penduduk miskin di Indonesia. Salah satunya, kenaikan rata-rata upah nominal buruh tani per hari pada September 2019. Kenaikannya mencapai 1,02 persen dibandingkan Maret 2019 dari Rp 53.873 menjadi Rp 54.424.

Selain itu, rata-rata upah nominal buruh bangunan per hari pada September 2019 juga naik 0,49 persen dibandingkan Maret 2019 dari Rp 88,673 menjadi Rp 89.072. Tingkat inflasi umum juga terbilang rendah sebesar 1,84 persen selama periode Maret-September 2019. Selain inflasi, nilai tukar petani (NTP) pada September 2019 berada di atas 100 yakni mencapai 103,88.


BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA