Wednesday, 25 Jumadil Akhir 1441 / 19 February 2020

Wednesday, 25 Jumadil Akhir 1441 / 19 February 2020

Jokowi Sudah Terima Laporan Lengkap Jiwasraya

Kamis 16 Jan 2020 13:43 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Friska Yolanda

Presiden Joko Widodo (tengah).

Presiden Joko Widodo (tengah).

Foto: Antara/Aprillio Akbar
Presiden juga meminta OJK untuk melakukan reformasi menyeluruh bagi lembaga keuangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah menerima laporan lengkap terkait kasus gagal bayar dan dugaan korupsi yang melilit PT Asuransi Jiwasraya (persero). Presiden kembali menegaskan bahwa persoalan Jiwasraya terbagi ke dalam dua bagian, yakni sisi penegakan hukum dan sisi korporasi.

Baca Juga

Dari sisi korporasi, ujar presiden, Menteri Badan usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan perbaikan di sisi korporasi. Sementara itu, Kejaksaan Agung akan turun tangan untuk menyelesaikan masalah hukum yang ada, termasuk dugaan korupsi di dalamnya.

"100 persen sudah (menerima informasi). Yang paling penting Menteri BUMN, OJK, Menkeu nanti akan menyelesaikan masalah bisnis ekonominya, kemudian urusan hukum itu urusan di Kejaksaan Agung. Saya kira penting untuk diselesaikan," kata Jokowi usai menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020, Kamis (16/1).

Presiden juga meminta OJK untuk melakukan reformasi menyeluruh bagi lembaga keuangan nonbank, termasuk asuransi dan dana pensiun. Reformasi yang dilakukan, ujar presiden, menyasar pengaturan, pengawasan, hingga permodalan industri. Menurut Jokowi, reformasi dilakukan untuk menjaga kepercayaan dari nasabah, baik perbankan atau nonbank.

"Penting sekali kita lakukan. Inilah saatnya (reformasi) di pengaturan sisi prudensial, sisi transparansi, dan pelaporan serta risk manajemen. Semuanya," ujar Presiden.

Reformasi yang dilakukan, menurut Jokowi, sekaligus untuk penyegaran pengaturan, pengawasan, dan permodalan bagi perbankan dan lembaga keuangan nonbank, setelah reformasi yang terakhir dilakukan pada tahun 2000-2005 silam. Saat itu reformasi dilakukan untuk menyesuaikan kondisi keuangan nasional pascakrisis ekonomi pada 1997-1998.

"Industri keuangan, yang nonbank tadi saya sampaikan baik itu asuransi, baik dana pensiun memang memerlukan sebuah reform. Jangan sampai ada distrust di situ sehingga menganggu ekonomi kita secara umum. Ini dilakukan dalam waktu yang secepat cepatnya," ujar Jokowi. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA