Sabtu, 23 Jumadil Awwal 1441 / 18 Januari 2020

Sabtu, 23 Jumadil Awwal 1441 / 18 Januari 2020

Jokowi: Investor Masuk, Layani!

Rabu 15 Jan 2020 19:28 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Teguh Firmansyah

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan mantan Ketua Umum HIPMI Sandiaga Uno (kiri) sebelum menghadiri acara pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) periode 2019-2022 di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan mantan Ketua Umum HIPMI Sandiaga Uno (kiri) sebelum menghadiri acara pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) periode 2019-2022 di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Jokowi mengaku tak masalah bila namanya dicatut demi lancarkan investasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintah jajarannya, terutama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menggelar karpet merah bagi investor, baik asing atau domestik.

Baca Juga

Presiden meminta pelayanan bagi investor diutamakan agar tak ada lagi kasus pembatalan komitmen investasi yang sempat terjadi seperti sebelumnya. Sejumlah ganjalan, seperti rumitnya perizinan dan sulitnya pembebasan lahan, juga diminta untuk dievaluasi.

"Layani! Saya sudah titip, investor layani dengan baik. Banyak investor masuk ke kandang kita, tapi kita tidak bisa menyelesaikan sehingga mereka balik lagi. Sudah masuk, bukan di depan pintu, tapi sudah masuk," ujar Jokowi dalam pelantikan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Rabu (15/1).

Jokowi meminta para kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota untuk memiliki pandangan yang sama dalam menyambut investor.

Ia pun meminta BKPM bisa berdialog dengan pimpinan daerah untuk mempermudah pembebasan lahan bagi investor yang masuk. "Urusan pembebasan tanah yang kecil saja tidak bisa terselesaikan, sehingga investasinya tidak bisa memulai usahanya," katanya.

Jokowi pun mengaku tak masalah bila namanya dicatut demi melancarkan investasi. Presiden menyebutkan, ada 42 ribu jenis perizinan yang tumpang tindih baik di level kementerian, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Kondisi ini mempersulit investor yang sudah menyatakan komitmennya untuk masuk ke Indonesia. Pemerintah, jelas Jokowi, sedang mengebut penyusunan omnibus law cipta lapangan kerja yang di dalamnya disunggung kemudahan investasi.

"Saya kira kalau bisa diselesaikan dengan cepat, ini akan mejadi lompatan buat kita memberikan layanan kepada masyarakat, dunia usaha, UMKM, dan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi signifikan," jelas Jokowi.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa penghambat investasi saat ini terutama adalah arogansi sektoral antara kementerian/lembaga. Ibarat seperti tuan rumah, ujar Bahlil, Indonesia tak mampu melayani tamunya dengan baik. Akibatnya, tamu-tamu ini tidak betah dan memilih untuk pergi.

BKPM, jelas Bahlil, pada kuartal keempat 2019 berhasil merealisasikan investasi sekitar Rp 200 triliun, termasuk kesepakatan investasi Lotte senilai 4,2 miliar dolar AS di Krakatau Steel dan investasi Vale sebesar 2,9 miliar dolar AS.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA