Saturday, 23 Jumadil Awwal 1441 / 18 January 2020

Saturday, 23 Jumadil Awwal 1441 / 18 January 2020

Jokowi tak Masalah Namanya Dicatut Demi Lancarkan Investasi

Rabu 15 Jan 2020 13:52 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Nidia Zuraya

Presiden RI Joko Widodo menyalami jajaran mantan Ketua Umum sebelum pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Masa Bakti 2019-2022 di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Presiden RI Joko Widodo menyalami jajaran mantan Ketua Umum sebelum pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Masa Bakti 2019-2022 di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Foto: Yogi Ardhi/Republika
Jokowi meminta BKPM untuk melayani investor dengan sebaik-baiknya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak masalah bila namanya dicatut demi melancarkan investasi di Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya dalam momen pelantikan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang juga dihadiri Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Jokowi secara khusus meminta BKPM untuk melayani investor dengan sebaik-baiknya. Ia berkaca pada pengalaman masa lalu, saat ada calon investor yang urung menenamkan modalnya karena berbagai hambatan terutama pelayanan perizinan yang berbelit. Urusan pembebasan lahan, menurut Jokowi, menjadi salah satu ganjalan terbesar bagi investor di Indonesia.

"Tapi kemarin diselesaikan, misalnya di Banten selesai, dua minggu selesai. Meskipun ancamannya bawa nama presiden. Kalau ancam gubernur, bupati, wali kota, Polda, Polres, pakai nama saya, bawa nama saya. Nggak apa-apa," ujar Jokowi di hadapan para tokoh HIPMI dan menteri Kabinet Indonesia Maju, Rabu (15/1).

Selain pembebasan lahan, perizinan yang berbelit juga menjadi tantangan tersendiri. Jokowi menilai, memang perlu adanya intervensi pimpinan seperti Gubernur untuk turun langsung meski harus mencatut nama Presiden Jokowi untuk memperlancar urusan.

"Pak Bahlil sudah ngomong ke saya, Pak Saya sering memakai nama bapak. Ya saya nggak apa-apa. Asal untuk kebaikan nggak apa-apa," kata Jokowi sekali lagi.

Presiden menyebutkan, ada 42 ribu jenis perizinan yang tumpang tindih baik di level kementerian, provinsi, hingga kabupaten/kota. Kondisi ini mempersulit investor yang sudah menyatakan komitmennya untuk masuk ke Indonesia. Pemerintah, ujar Jokowi, sedang mengebut penyusunan omnibus law cipta lapangan kerja yang di dalamnya disunggung kemudahan investasi.

"Saya kira kalau bisa diselesaikan dengan cepat, ini akan mejadi lompatan buat kita memberikan layanan kepada masyarakat, dunia usaha, UMKM, dan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi signifikan," jelas Jokowi.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA