Friday, 13 Rabiul Awwal 1442 / 30 October 2020

Friday, 13 Rabiul Awwal 1442 / 30 October 2020

Bertemu DPR-Ketum Parpol, Jokowi Bahas Jiwasraya dan Asabri

Selasa 14 Jan 2020 21:20 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Bayu Hermawan

Presiden Joko Widodo memberi hormat sebelum bertolak ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Ahad (12/1/2020).

Presiden Joko Widodo memberi hormat sebelum bertolak ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Ahad (12/1/2020).

Foto: Antara/HO/Laily Rachev
Presiden Jokowi bertemu dengan Menteri, pimpinan DPR dan Ketum Parpol.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah menteri, pimpinan DPR, dan juga ketua umum partai politik sore ini di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1). Menurut Sekjen Partai Nasdem Johnny G plate, salah satu yang dibahas Jokowi yakni terkait isu terkini seperti Jiwasraya dan Asabri.

Johnny mengatakan pemerintah berkomitmen menyelesaikan masalah di Jiwasraya dan Asabri. Kendati demikian, menurutnya dalam pertemuan ini tak bahas secara detil mengenai upaya penyelesaiannya.

"Masalah Jiwasraya dan segala macam-macam untuk bagaimana di handle, dan diatasi. Presiden punya semangat untuk menyelesaikan masalah yang sudah lama ini, harus diselesaikan dengan cara baik," ujarnya.

Plate mengatakan, Presiden memberikan perhatiannya agar masyarakat dan juga pemegang polis baik TNI dan Polri mendapatkan perlindungan. Karena itu, ia ingin agar masalah Jiwasraya dan Asabri ini segera terselesaikan dengan baik.

"Dan semangat menyelesaikan dengan baik itu ada. Cara penyelesaian itu perlu dilakukan dengan tepat," ucapnya.

Selain itu, dalam pertemuan ini, pemerintah juga membahas Omnibus Law tentang cipta lapangan kerja dan investasi, serta Omnibus Law tentang pajak. Ia menyebut, surat presiden (surpres) terkait omnibus law pun telah siap.

"Surpres sudah siap. Surpres Omnibus Law tentang pajak sudah tahap akhir," ujarnya.

Plate mengatakan, RUU cipta lapangan kerja ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah karena terdapat 74 UU yang direvisi dan terdiri lebih dari 1.200 pasal. Sedangkan mengenai RUU Perlindungan Data Pribadi, Presiden ingin agar prosesnya juga dipercepat.

"RUU Perlindungan Data Pribadi tinggal proses dari pemerintah ke DPR agar proses di DPR cepat," katanya.

Dalam pertemuan ini, Presiden juga membahas mengenai kesiapan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara. Pemindahan ibu kota baru ini juga menyangkut mengenai transformasi ekonomi.

"Juga tadi ditampilkan sedikit potret ibu kota negara. Update singkat rencana ibu kota negara dan legislasi yang dibutuhkan sebagai payung hukum sebagai prolegnas," ucap dia.

Pertemuan ini dihadiri oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Nasdem Surya Paloh, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Selain itu hadir pula Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dan Sufmi Dasco.

Presiden Jokowi sendiri didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri BUMN Erick Thohir, Jaksa Agung ST Burhanudin, dan juga Kapolri Idham Azis.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA