Kamis, 5 Jumadil Akhir 1441 / 30 Januari 2020

Kamis, 5 Jumadil Akhir 1441 / 30 Januari 2020

AS Cabut Pelabelan China Sebagai Manipulator Mata Uang

Rabu 15 Jan 2020 00:20 WIB

Rep: Muhyiddin/ Red: Nidia Zuraya

Yuan dan dolar AS

Yuan dan dolar AS

Pelabelan manipulator uang terhadap suatu negara dilakukan AS sejak era Bill Clinton

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi mencabut pelabelan China sebagai manipulator mata uang pada Senin (13/1) kemarin. Pencabutan tuduhan itu dilakukan sebelum penandatangan perjanjian dagang tahap I antara AS dan China yang akan dilakukan pada Rabu (15/1) besok.

Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin mengatakan pihanya mencabut pelabelan tersebut karena China telah berkomitmen dalam perjanjian perdagangan tahap I yang akan ditandatangani Presiden Donald Trump dengan China di Gedung Putih.

"China telah membuat komitmen yang dapat ditegakkan untuk menahan diri dari devaluasi kompetitif, sambil mempromosikan transparansi dan akuntabilitas," kata Mnuchin dikutip dari AP, Selasa (14/1).

Keputusan pemerintah AS yang mencabut pelabelan tersebut dikrtik oleh Senator Chuck Schumer dari New York, pemimpin Partai Demokrat. Karena, menurut dia, berdasarkan faktanya, China memang merupakan salah satu negara yang memanipulasi mata uangnya.

"China adalah manipulator mata uang, itu fakta," ucapnya.

Pelabelan 'manipulator uang' terhadap suatu negara itu telah dilakukan AS sejak pemerintahan Bill Clinton pada 1994. Departemen Keuangan AS menyebut China sebagai salah satu dari 10 negara yang praktik mata uangnya perlu dipantau secara ketat. Negara lainnya adalah Jerman, Irlandia, Italia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Swiss, dan Vietnam.

Departemen Keuangan AS diharuskan melapor dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan April dan Oktober. Pelaporan itu bertujuan untuk mengetahui suatu negara yang memanipulasi mata uang untuk mendapatkan keuntungan perdagangan.

Ketika suatu negara memanipulasi mata uangnya agar tetap rendah, barang-barangnya menjadi relatif lebih murah di luar negeri dan barang-barang negara lain menjadi relatif lebih mahal.

Namun, laporan Departemen Keuangan AS yang terakhir terlambat tiga bulan. Pemerintahan Trump tampaknya sengaja menunda pelaporan itu hingga penandatangan perjanjian perdagangan tahap I yang akan ditandatangani Trump dengan China.

Untuk diketahui, keputusan awal untuk mencap China sebagai manipulator mata uang muncul secara mengejutkan pada Agustus 2019 lalu. Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin saat itu menyebut China sengaja menekan nilai yuan untuk menciptakan keuntungan perdagangan yang tidak adil.

Presiden Trump sendiri telah lama menuduh China memanipulasi mata uangnya, meskipun sebagian besar pakar menyimpulkan bahwa China telah berhenti melakukannya bertahun-tahun yang lalu.

Trump dijadwalkan untuk menandatangani perjanjian tahap I dengan China pada Rabu (15/1) besok. Pemerintah AS mengatakan perjanjian itu akan membahas praktik mata uang yang tidak adil dengan mewajibkan komitmen standar tinggi untuk menahan diri dari devaluasi kompetitif dan penargetan nilai tukar.

Baca Juga

sumber : AP
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA