Thursday, 8 Jumadil Akhir 1442 / 21 January 2021

Thursday, 8 Jumadil Akhir 1442 / 21 January 2021

Komisi I DPR Dukung Penambahan Anggaran Bakamla

Selasa 14 Jan 2020 10:24 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar / Red: Nashih Nashrullah

Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari akan mendukung penambahan anggaran Bakamla menyusul konflik perairan Natuna.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari akan mendukung penambahan anggaran Bakamla menyusul konflik perairan Natuna.

Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Penambahan anggaran menyusul konflik di perairan Natuna.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Konflik antara Indonesia dan Cina terkait perairan Natuna belum usai meski upaya diplomasi terus dilakukan pemerintah. Komisi I DPR RI pun mendukung adanya penambahan anggaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) untuk mendukung pengamanan di sana.

"Jika diusulkan, kita dukung. Melihat risiko dan dampaknya seperti ini. Dulu-dulu belum terlalu terasa bahwa cost guard kita masih minim dengan kemampuan yang belum sepadan," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/1).

Dengan adanya penambahan anggaran, dia berharap hal tersebut dapat memperkuat armada coast guard Indonesia. Pasalnya, ia menilai sikap Cina sudah keterlaluan dalam mengklaim wilayah perairan Indonesia.

Baca Juga

"Kita usir, itu satu-satunya. Sambil kita tingkatkan jalur diplomasi agar lebih kencang lagi dan lebih kuat lagi," ujar Kharis.

Untuk saat ini, dia mendorong pemerintah Indonesia untuk tetap bersiaga di perairan Natuna. Bahkan, dia menyarankan agar pengamanan yang dilakukan Bakamla juga didukung dengan alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI AU.

"Mungkin juga minta alutsista TNI AL, itu menjaga wilayah laut NKRI dengan baik. Full 24 jam harus dijaga, kalau dijaga mereka tidak akan masuk," ujar Kharis.

Ditanya lagi soal dukungan penambahan anggaran untuk Bakamla, dia menegaskan bahwa pihaknya mendukung jika pemerintah mengusulkan hal tersebut. Selama hal tersebut berkaitan dalam penambahan pengamanan Indonesia.

"Karena begini, pada 2020 sudah berjalan dan disepakati belum ada anggaran untuk tu. Tapi kenyataannya, tantangannya sedemikian besar," ujar Kharis.

Diketahui, tiga KRI unsur gelar Operasi Siaga Purla 2020 bermanuver di perairan Laut Natuna Utara untuk mengusir kapal-kapal ikan asing yang masih berada di zona ekonomi ekslusif (ZEE) Indonesia wilayah perairan laut Natuna untuk keluar dari ZEEI. Selain mengusir kapal-kapal asing tersebut, petugas juga memberikan pengertian kepada kapal-kapal pemerintah Cina yang memberikan pengawalan, semestinya mengetahui aturan dan harus memahami situasi tersebut.

Hal tersebut disampaikan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono, usai melaksanakan patroli udara dan memantau perairan laut Natuna dari udara, dengan menggunakan Pesawat Intai Maritim Boeing 737 AI-7301 milik TNI AU, Ranai, Natuna, Sabtu (11/1). 

Pangkogabwilhan I memerintahkan Komandan KRI masuk di sela-sela kapal-kapal ikan Tiongkok manuver, demi memecah konsentrasi dan menggangu kapal yang sedang menebar jaring untuk menangkap ikan secara ilegal agar segera keluar dari ZEE Indonesia.

Pangkogabwilhan I juga menginstruksikan pengendali operasi yang diterima Asisten Operasi Guspurla Koarmada I untuk berkomunikasi kepada kapal-kapal asing yang berada di perairan Laut Natuna.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA