Thursday, 5 Jumadil Akhir 1441 / 30 January 2020

Thursday, 5 Jumadil Akhir 1441 / 30 January 2020

UEA Ingin Ikut Bangun Ibu Kota Baru dengan Dana Abadi

Selasa 14 Jan 2020 10:10 WIB

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Friska Yolanda

Mobil yang membawa Presiden Joko Widodo melewati jalan berlumpur saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).

Mobil yang membawa Presiden Joko Widodo melewati jalan berlumpur saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Pemerintah berencana membuat undang-undang yang mengatur dana abadi tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang  Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Uni Emirat Arab (UEA) ingin berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota baru melalui Sovereign Wealth Fund (SWF) atau dana abadi. Rencana struktur dan finalisasi dana abadi dari UEA akan dilakukan pada akhir bulan di Tokyo, Jepang. 

Hal ini disampaikan usai mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu dengan Putra Mahkota MBZ dan Masayoshi Son di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). "Finalisasinya akan dilakukan oleh Menteri BUMN dan wakilnya, ada dari tim Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi serta penasehat hukum," ujar Luhut dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (14/1).

Luhut menyampaikan keterlibatan ahli hukum dilakukan karena pemerintah berencana membuat undang-undang yang mengatur tentang dana abadi tersebut. Pemerintah juga akan melibatkan badan yang kredibel atau auditor internasional yang independen untuk melakukan audit terhadap penggunaan dana abadi guna menjaga kepercayaan pemilik dana.

"UEA sudah berpengalaman mengelola SWF di negara lain, seperti Mesir dan India sehingga mereka bisa mengantisipasi masalah apa saja yang biasanya yang muncul," ucap Luhut.

Luhut berharap, setelah finalisasi SWF bisa dimulai sekitar pertengahan tahun ini dan  digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Baru, juga akan digunakan pada sektor lain, seperti infrastruktur dan investasi. Luhut menegaskan, pemerintah akan terus mengawal rencana ini berjalan dengan lancar.       

"Hal seperti ini tidak bisa berhasil jika kita tidak melakukan apa-apa. Kita harus tekun dan kerja keras. Sebagai pejabat, kita tidak bisa hanya duduk saja menunggu orang datang. Kita yang harus menjemput bolanya,"  kata Luhut menambahkan.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA