Kamis, 5 Jumadil Akhir 1441 / 30 Januari 2020

Kamis, 5 Jumadil Akhir 1441 / 30 Januari 2020

Senator DPD: OTT KPU Bisa Ancam Pilkada 2020

Selasa 14 Jan 2020 04:31 WIB

Red: Muhammad Subarkah

Penyidik KPK memasukan koper kedalam mobil usai melakukan penggeledahan di Jakarta, Senin (13/1). KPK menggeledah ruang kerja Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan selama delapan jam terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji penetapan anggota DPR Terpilih Periode 2019-2024.

Penyidik KPK memasukan koper kedalam mobil usai melakukan penggeledahan di Jakarta, Senin (13/1). KPK menggeledah ruang kerja Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan selama delapan jam terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji penetapan anggota DPR Terpilih Periode 2019-2024.

Foto: Republika/Putra M. Akbar
OTT Wahyu Setiawan mengancam krebilitas Pilkada

Oleh: Dr Abdul Kholik, SH. M.Si, Wakil Ketua Komite I DPD RI/Senator dari Jawa Tengah

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT), terhadap Komisioner KPU. OTT suap ini sungguh sangat mengejutkan dan mencoreng lembaga penyelenggara Pemilu yang selama ini diharapkan memiliki kredibilitas tinggi.

Pimpinan KPK menegaskan kasus ini menjadi perhatian karena dianggap menciderai dan mengkhianati demokrasi. Pemilu sebagai proses lahirnya wakil rakyat dan pemimpin negara seharusnya diselenggarakan dengan asas luber dan jurdil sehingga penyelenggaranya juga harus memiliki integritas dan kredibilitas.

Para penyelenggara Pemilu seharusnya adalah orang orang jujur dan bermoral. Mengingat di tangan merekalah kualitas demokrasi suatu negara dipertaruhkan. Faktanya sangat ironis karena justru terciderai oleh ulah komisioner yang mencoba bermain mata dengan peserta Pemilu.

Tindakan oknum ini membahayakan masa depan demokrasi sehinågga harus menjadi koreksi total bagi KPU dan segenap jajaranya, maupun penyelenggara lainya yaitu Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan melakukan  langkah nyata agar tidak melebar dan menggerus kepercayaan publik. 

Saat ini tidak ada hal lain yang harus dilakukan selain semua pihak harus mendukung KPK untuk segera menuntaskan penanganan kasus suap ini, dan memastikan tidak ada lagi piihak di KPU yang terlibat. Hanya dengan penuntasan kasus ini akan terbuka peluang untuk memulihkan moralitas dan integritas KPU yang terlanjur jatuh, tidak hanya di pusat tetapi juga dapat berimbas ke jajaran KPU daerah.

Sungguh ini merupakan tragedi di tengah usainya penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019.

Waktu untuk pemulihan integritas tidak terlalu banyak. Pasalnya, tahun ini KPU juga tengah bersiap menyelenggarakan Pilkada Serentak yang terbesar. Sangat berpotensi kasus OTT ini dapat mempengaruhi penyelenggaraan Pilkada 2020.

Bisa jadi publik akan menyangsikan integritas Pilkada, apabila tidak diambil langkah-langkah yang serius dan menyeluruh. “KPU harus cepat bertindak mengembalikan integritas dan kredibilitasnya.”

Kehormatan KPU hanyalah pada integritasnya. Pasalnya, setiap kali penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada selalu muncul kekhawatiran di  kalangan peserta harus menjaga dan mengawal suara di KPU agar suaranya tidak hilang atau berubah dari perolehan seharusnya.

Kasus suap ini bisa menambah kekhawatiran dan muncul kesan KPU dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu. Kalau persepsi semacam ini terus berkembang maka Pilkada 2020 bisa terancam.   


BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA