Wednesday, 8 Sya'ban 1441 / 01 April 2020

Wednesday, 8 Sya'ban 1441 / 01 April 2020

36 Perusahaan di Jabar Terima Persetujuan Penangguhan UMK

Senin 13 Jan 2020 02:45 WIB

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Dwi Murdaningsih

Sebanyak 113 perusahaan mengajukan penangguhan upah di Jabar. Foto: Sejumlah buruh memproduksi baju koko (baju muslim) di pabrik garmen.

Sebanyak 113 perusahaan mengajukan penangguhan upah di Jabar. Foto: Sejumlah buruh memproduksi baju koko (baju muslim) di pabrik garmen.

Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA
Sebanyak 113 perusahaan mengajukan penangguhan upah di Jabar.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Jumlah perusahaan yang disetujui penangguhan upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2020, bertambah. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar M Ade Afriandi, awalnya jumlah perusahaan yang disetujui penangguhan ada 35. Namun, setelah diverifikasi kembali bertambah menjadi 36.

Ade mengatakan, Disnakertrans Jabar melaporkan 36 perusahaan yang layak untuk ditangguhkan UMK selama 2020 tersebut, kepada Gubernur Jawa Barat. Jumlah tersebut berasal dari 113 perusahaan dari 13 daerah yang mengajukan penangguhan pada Disnakertrans Jabar setelah penetapan UMK 2020 pada akhir November 2019 lalu.

"Hasil tim verifikasi Dewan Pengupahan Provinsi ada 36 perusahaan yang perlu dipertimbangkan pada penangguhan UMK 2020," ujar Ade kepada wartawan, akhir pekan ini.

Ade menjelaskan, ke 36 perusahaan tersebut dari sisi administrasi atau dokumen maupun verifikasi di lapangan menunjukkan mereka betul-betul kesulitan untuk bisa menerapkan UMK 2020. "Sisanya yaitu 77 perusahaan tidak memenuhi kelengkapan sesuai dengan Kepmenaker 231/2003 untuk administrasi dan teknisnya," katanya.

Menurut Ade, pihaknya akan melakukan pembahasan lanjutan terhadap 77 perusahaan tersebut. Nantinya, bisa saja akan ada penambahan perusahaan yang dipertimbangkan atau bahkan jumlahnya akan tetap hanya 36 perusahaan.

"Pekan depan, kami akan rapat lagi dengan dewan pengupahan. Penambahan bisa saja, tapi kami belum bisa memastikan karena mereka tidak memberikan dokumen dan menjelaskan kesulitan itu. Jadi belum diputuskan, baru selesai 36," paparnya.

Dalam proses verifikasi, menurut Ade, dari Dewan pengupahan membentuk empat tim verifikasi dan teknis lapangan fungsinya memeriksa dokumen administrasi. Mereka pun, membuktikan di lapangan proses tahapan yang dilakukan perusahaan agar betul-betul memberikan keyakinan kepada pemerintah bahwa mereka kesulitan atau tidak mampu bayar UMK.

"Dari empat tim banyak catatan dari mereka yang menyatakan tidak mampu," katanya.

Sehingga, kata dia, kurangnya persyaratan tersebut, belum bisa menjelaskan secara pasti kalau perusahaan ini tak mampu bayar. "Jadi kami melakukan verifikasi lapangan tanggal 8 dan 9 kemarin. Sebelumnya pada 6 dan 7 Januari kami lakukan verifikasi administrasi," katanya.

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA