REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas penerapan sertifikasi jaminan produk halal. Menurut Kiai Ma'ruf, ia ingin mendapat laporan terkait pelaksanaan sertifikasi jaminan produk halal yang sudah dimulai pada 17 Oktober 2019 lalu.

"Hari ini kita ingin memperoleh laporan tentang pelaksanaan UU Nomor 33 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang sudah harus dimulai dari 17 Oktober 2019," ujar Kiai Ma'ruf saat membuka Rapat di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/1).

Kiai Ma'ruf menilai, perlunya penyiapan matang terkait pelaksanaan sertifikasi halal produk-produk. Hal ini agar, tidak ada gangguan dalam proses sertifikasi halal.

"Karena ini menyangkut soal pelaksanaan yang tentu memerlukan penyiapan-penyiapan, baik menyangkut pendaftaran, menyangkut lembaga pemeriksa halal kemudian menyangkut soal-soal penilaian produk, kesiapan tentang tarif," kata Kiai Ma'ruf.

Sebab, Kiai Ma'ruf mengatakan, peralihan sertifikasi halal dari yang semula di Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kini ke Badan Penyelengara Jaminan Produk Halal, membutuhkan penyiapan-penyiapan.

"Kesiapan sistem informasi, kemudian pendaftaran, yang mungkin harus sudah siap. Karena itu, supaya tak timbul masalah itu tentu semua harus bisa disiapkan tanpa ada gangguan gangguan dalam pelaksanaannya," kata Kiai Ma'ruf.

"Maka semuanya tentu harus jelas, sehingga tak terjadi lagi hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika