Friday, 10 Sya'ban 1441 / 03 April 2020

Friday, 10 Sya'ban 1441 / 03 April 2020

Mahathir Merangkap Jabatan Jadi Menteri Pendidikan Malaysia

Jumat 10 Jan 2020 16:19 WIB

Red: Nur Aini

Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad

Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad

Foto: Antara/Agus Setiawan
Menteri Pendidikan Malaysia mengundurkan diri karena kontroversi pelajaran.

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad merangkap jabatan sebagai pejabat sementara Menteri Pendidikan Malaysia setelah Menteri Pendidikan Dr Maszlee Malik mengundurkan diri.

Baca Juga

Pengumuman rangkap jabatan tersebut disampaikan melalui siaran pers Kantor Perdana Menteri Putrajaya dan Twitter Mahathir, Jumat (10/1). Dalam siaran pers disebutkan terkait dengan kekosongan jabatan Menteri Pendidikan baru-baru ini rapat kabinet Pakatan Harapan pada Rabu (8/1) sepakat agar jabatan sementara dipegang oleh Mahathir. Keputusan tersebut berlaku hingga Menteri Pendidikan yang baru dilantik.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Maszlee Malik menyatakan mengundurkan diri dari Kabinet Pakatan Harapan setelah 20 bulan mengemban jabatan di kementerian tersebut. Pengunduran diri dosen di Islamic International University Malaysia (IIUM) tersebut disampaikan dalam jumpa pers di teras Kantor Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) di Putrajaya, Kamis (2/1).

Saat jumpa pers anggota parlemen dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) pimpinan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad tersebut menyampaikan program-program yang telah berhasil dilaksanakan selama menjadi menteri. Namun, program-program yang dia jalankan jarang muncul di media massa, tetapi lebih banyak muncul isu-isu yang kontroversi.

“Namun sebagaimana saya jelaskan pada awal, saya dilihat menimbulkan banyak krisis kepada kepimpinan terutama melibatkan isu Jawi, internet sekolah dan isu sarapan gratis,” katanya.

Isu Jawi adalah kebijakan Maszlee Malik yang mewajibkan sekolah-sekolah khusus China dan India (sekolah vernakuler) memasukkan pelajaran Jawi atau pelajaran Bahasa Arab Melayu dalam kurikulum mereka. Kebijakan tersebut ditentang oleh guru-guru sekolah vernakuler, tetapi didukung kalangan Islam dan Melayu.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA