Senin, 23 Jumadil Akhir 1441 / 17 Februari 2020

Senin, 23 Jumadil Akhir 1441 / 17 Februari 2020

Bencana di DIY Akibat Perubahan Iklim

Kamis 09 Jan 2020 23:04 WIB

Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Yusuf Assidiq

Pakar kebencanaan UMY yang juga Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC),  Rahmawati Husein.

Pakar kebencanaan UMY yang juga Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Rahmawati Husein.

Foto: dok. MDMC PP Muhammadiyah
Perlu adanya penanganan dan kebijakan yang dilakukan oleh semua pihak.

REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Pakar kebencanaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rahmawati Husein mengatakan, Indonesia tengah merasakan dampak perubahan iklim yang ekstrim. Termasuk DIY yang juga menjadi salah satu kawasan terdampak.

Ia mencontohkan Kabupaten Gunungkidul yang terjadi kekeringan berkepanjangan tiap tahunnya. Belum lagi permasalahan yang harus dihadapi oleh warga di bantaran sungai di Kota Yogyakarta saat terjadinya curah hujan tinggi dan meningkatkan volume air.

"Curah hujan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume air yang ada. Serta semakin berkurangnya ruang terbuka hijau yang diakibatkan oleh masifnya pembangunan gedung perhotelan," kata Rahmawati, dalam keterangan resminya.

Untuk itu, perlu adanya penanganan dan kebijakan yang dilakukan oleh semua pihak. Termasuk pemerintah  dengan melakukan penanganan dan kebijakan yang tepat, sesuai karakter daerah yang ada di DIY.

Dia menegaskan, DIY juga bisa dikategorikan terpengaruh perubahan iklim, seperti di Gunungkidul. Kekurangan air karena kekeringan panjang, sehingga harus memberikan bantuan air di sana. 

Curah hujan tinggi dan suhu juga tiba-tiba menjadi sangat dingin di beberapa kawasan lain. DIY memiliki masalah, oleh karena itu penting adanya upaya yang terintegrasi dan menyeluruh.

Menurutnya, pembangunan yang tidak terkendali terjadi di kawasan perkotaan seperti di Yogyakarta. Hal tersebut, katanya, harus diantisipasi.

"Jika daerah tangkapan air tidak ada dan sungai tidak dibersihkan, maka akan mudah terjadi banjir. Standar ruang terbuka hijau di Indonesia sebanyak 30 persen namun, saat ini hanya memiliki 5 sampai 15 persen. Sekarang ini ruang terbuka hijau di DIY semakin habis karena buat perumahan dan perhotelan," tambahnya.

Maayarakat, katanya, juga harus sadar akan bahanya membuang sampah di sungai. Kemudian pemerintah juga harus menggali dasar sungai secara berkala. Sebab, tidak hanya sampah yang menyebabkan pendangkalan sungai. Namun, material dari Gunung Merapi juga ikut terbawa aliran air.

"Tata ruang dan tata guna lahan harus dipikirkan, kalau tidak daya dukung lingkungannya kurang. Kalau daya dukung lingkungannya tidak bisa mendukung maka banjir, kekeringan atau kehilangan air," ujar dia.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA