Senin, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 Februari 2020

Senin, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 Februari 2020

'Ultimatum' Jokowi Soal Banjir Jakarta dan Respons Anies

Kamis 09 Jan 2020 21:39 WIB

Red: Andri Saubani

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) bersama Gubernur Banten Wahidin Halim (kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) mengikuti rapat pencegahan dan penanganan dampak banjir yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) bersama Gubernur Banten Wahidin Halim (kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) mengikuti rapat pencegahan dan penanganan dampak banjir yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Jokowi meminta Anies merampungkan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Sapto Andika Candra, Dessy Suciati Saputri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk merampungkan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) sebelum akhir 2020. Saat ini, proyek sodetan yang berfungsi mengurai beban aliran air di Sungai Ciliwung ini terganjal pembebasan lahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Saya minta yang sodetan Ciliwung menuju ke KBT itu juga tahun ini bisa dirampungkan. Saya kira bisa secepatnya dengan Gubernur untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahannya," ujar presiden di hadapan tiga gubernur yang dipanggil ke Istana, Rabu (8/1) sore.

Tak hanya sodetan Ciliwung-KBT yang diperintahkan Jokowi untuk dikebut pengerjannya. Presiden juga mendesak Anies untuk melanjutkan masterplan (rancangan induk) pengendalian banjir Jakarta, dengan menjalankan normalisasi atau naturalisasi.

Baca Juga

Perintah presiden kali ini tidak dibatasi perbedaan pandangan mengenai teknis pelebaran sungai, yakni skema naturalisasi yang diusung Anies atau normalisasi yang sudah dilakukan sejak pemerintahan DKI Jakarta sebelumnya. Jokowi juga mengingatkan Pemprov DKI agar perhatiannya tidak tersita kepada Sungai Ciliwung saja, namun juga 13 sungai lainnya seperti Pesanggrahan, Mookervart, hingga Cipinang.

"Teruskan kembali, baik normalisasi atau naturalisasi, yang ada di sungai-sungai Jakarta. Sungai di Jakarta bukan hanya Ciliwung saja. Semuanya perlu dilakukan penormalan kembali," kata Jokowi.

Pemerintah memang dikejar waktu untuk mengantisipasi potensi banjir pada pekan kedua Januari 2020. Sesuai prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan tinggi akan kembali mengguyur wilayah Jawa, terutama DKI Jakarta dan daerah penyangganya pada 10-15 Januari mendatang.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, langkah antisipasi termasuk pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca (TMC), perbaikan drainase dan infrastruktur sungai, hingga distribusi bantuan kepada masyarakat sedang dikebut. Upaya antisipasi ini dilakukan terutama di Kota dan Kabupaten Bekasi yang sebelumnya terdampak parah oleh banjir pada 1 Januari 2020.

"Kami sudah bekerja sejak Minggu tanggal 3 Januari dan kami akan selesaikan sebelum tanggal 10 Januari. Dikerjakan siang-malam karena prediksi BMKG 10-15 (Januari) akan ada curah hujan tinggi. Jadi sebelum tanggal 10 target selesai," ujar Basuki usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Rabu (8/1).

Langkah antisipasi banjir juga dilakukan dengan menimbang hasil kajian yang telah dilakukan Kementerian PUPR. Basuki mengungkapkan, survei cepat yang dilakukan 225 petugas di 180 titik rekomendasi BNBP telah menghasilkan data dan fakta penyebab banjir.

Kesimpulannya, banjir parah yang melanda wilayah DKI Jakarta dan wilayah penyangga seperti Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang disebabkan utamanya oleh drainase yang tersumbat dan kapasitas drainase yang terlampaui akibat curah hujan tinggi.

Selain itu, banjir juga didukung oleh pintu air yang rusak di 11 titik, pompa yang tidak berfungsi di 2 titik, tanggul jebol di 44 titik, luapan air sungai dan saluran di 62 titik, dan genangan di jalan tol sebanyak 6 titik.

"Semua sarana sudah bergerak untuk perbaiki satu demi satu dalam rangka menghadapi. Insya Allah tidak terjadi yang lebih besar," kata Basuki.

Basuki juga menyampaikan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sepakat untuk melanjutkan proyek normalisasi-naturalisasi untuk sungai-sungai di ibu kota. Bahkan,kKeduanya sedang mencari waktu untuk melakukan pengecekan aliran sungai dari hulu ke hilir bersama-sama.

"Dari dulu saya sampaikan ga ada masalah. Hanya terminologi yang beda. Secara teknis semua membutuhkan pelebaran. Bahkan gubernur sampaikan, di tikungan kalau ga dibeton akan jebol," kata Basuki.

[video] Anies: Banjir Berangsur Surut

Respons Anies

Soal sodetan Sungai Ciliwung, menurut Anies, pembicaraan dengan warga yang terdampak pembebasan lahan pun telah selesai dilakukan. Sehingga, saat ini proses pembebasan lahan mulai masuk dalam fase appraisal nilai lahan.

“Tentang sodetan Ciliwung, itu alhamdulillah pada pertengahan Desember kemarin, sudah pembicaraan dengan warga selesai. Sekarang kita mulai fase untuk appraisal, sesudah appraisal itu kemudian transaksi untuk tanahnya,” jelas Anies usai menghadap Presiden Jokowi di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (8/1) petang.

Setelah nilai lahan ditentukan dan Kementerian PUPR melakukan pembayaran pembebasan lahan, maka pembangunan sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) pun dapat dimulai. Menurut Anies, pembayaran pembebasan lahan ditargetkan dapat selesai pada Januari ini.

“Insyaallah Januari ini bisa diselesaikan transaksinya. Karena transaksinya antara kementerian PUPR dan masyarakat,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang bertanggung jawab terhadap pembebasan lahan sekitar Sungai Ciliwung. Sedangkan, pembayaran lahan dan juga pembangunan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.

“Kalau pengerjaan tanya ke (Menteri) PUPR. Jadi bagian kami sebenarnya pembebasannya pun dengan PUPR, pembayarannya dengan PUPR. Kami ini membantu dengan warganya. Ini kan APBN bukan APBD. Jadi pembelian tanahnya pun oleh kementerian PUPR,” jelas Anies.

Gubernur DKI Jakarta itu sempat menceritakan lamanya proses pembebasan tanah untuk pembangunan sodetan Sungai Ciliwung. Menurutnya, pembebasan tanah ini terhambat oleh gugatan soal penetapan lahan proyek sodetan yang diajukan oleh masyarakat. Gugatan ini dilayangkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Kementerian PUPR, dan juga Jokowi sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta.

“Kemarin-kemarin kan ada gugatan. Saya putuskan untuk tidak melakukan banding supaya bisa eksekusi cepat. Lalu saya minta kepada Kementerian PUPR untuk juga mencabut bandingnya. Karena, Kementerian PUPR juga sudah mengirimkan banding,” kata dia.

Saat itu, Anies meminta agar gugatan kasasi dicabut dan menerima putusan dari pengadilan. Sehingga, komunikasi dengan masyarakat dapat segera dilakukan kembali dan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung tetap berjalan.
 
“Dan alhamdulillah fasenya Desember kemarin selesai,” tambah dia.

Terkait masterplan pengendalian banjir Jakarta melalui skema naturalisasi, Anies menyebut, skema itu merupakan rancangan yang diperuntukan untuk jangka panjang. Saat ini, pemerintah provinsi DKI Jakarta fokus pada upaya jangka pendek untuk menangani para korban banjir.

Untuk mengantisipasi cuaca ekstrem dan air pasang dalam beberapa hari ke depan, Anies menyebut telah mengerahkan pompa air ke arah pesisir. Selain itu, pemprov DKI juga mulai mengaktifkan posko di seluruh kelurahan yang melibatkan unsur pemerintahan, TNI Polri, dan juga masyarakat.

“Ketika ada hujan yang mulai menghasilkan genangan kita sudah bisa langsung respons cepat,” kata Anies.

photo
Banjir Jakarta

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA