Friday, 19 Rabiul Akhir 1442 / 04 December 2020

Friday, 19 Rabiul Akhir 1442 / 04 December 2020

Soal Natuna, Prabowo: Jangan Kita Panas-Panasin Ya

Kamis 09 Jan 2020 17:29 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Bayu Hermawan

Menhan Prabowo Subianto (kiri)

Menhan Prabowo Subianto (kiri)

Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Prabowo meminta semua pihak tak berpolemik terkait masuknya kapal Cina di Natuna.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menegaskan, kedaulatan Indonesia, termasuk di perairan Natuna, merupakan harga mati. Namun, Prabowo meminta semua pihak untuk tidak lagi berpolemik terkait masuknya kapal nelayan dan coast guard Cina ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.

"Ya kan jelas presiden katakan kedaulatan harga mati. Tapi kita jangan panas-panasin ya. Jadi kalau wilayah teritorial itu kedaulatan itu 12 mil. Lebih dari dari itu adalah ZEE," ujar Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (9/1) sore.

Prabowo menyampaikan bahwa kapal manapun memiliki kewenangan untuk melintas di perairan berstatus ZEE Indonesia. Hanya saja, ujarnya, seluruh kegiatan eksploitasi ikan atau mineral di perairan ZEE harus seizin pemerintah Indonesia.

"Nah ini kan bisa diselesaikan. Kita bisa negosiasi dan sebagainya. Ya kita cool aja. Selalu saya katakan," kata Prabowo.

Terkait rencana pemerintah membangun pangkalan militer di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Prabowo lantas mengklarifikasinya. Menurutnya, pembangunan pangkalan militer tak hanya dibangun di Natuna saja, namun juga di beberapa titik lain termasuk Indonesia bagian timur.

"Saya bilang kita akan bangun pangkalan tidak hanya di Natuna. Di beberapa tempat strategis seluruh Indonesia," kata Prabowo.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan kapal nelayan maupun coast guard Cina sudah keluar dari perairan Natuna. Kapal-kapal Cina itu sudah berada di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Ia mengatakan, pemerintah Indonesia tak akan ribut-ribut lagi soal pelanggaran hak berdaulat. Hal itu terlihat dari kapal-kapal Cina yang tidak menghidupkan alat radar automatic identification system (AIS) dan diketahui berada di luar zona Indonesia.

Mahfud meminta masyarakat tak ribut-ribut lagi mengenai polemik Natuna antara Indonesia dan China. Pemerintah Indonesia akan mengisi Natuna dengan kegiatan sosial, ekonomi, dan pemerintahan secara proporsional daripada mengosongkan laut yang kaya hasil laut.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA