Wednesday, 2 Rajab 1441 / 26 February 2020

Wednesday, 2 Rajab 1441 / 26 February 2020

Kepala Daerah Dilarang Mutasi-Angkat Pejabat Jelang Pilkada

Selasa 07 Jan 2020 18:26 WIB

Rep: Mimi Kartika/ Red: Esthi Maharani

Pekerja mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (7/4).

Pekerja mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (7/4).

Foto: Republika/Agung Supriyanto
Enam bulan sebelum penetapan calon kepala daerah tak boleh ada mutasi-angkat pejabat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara sudah melayangkan surat peringatan terkait larangan pergantian pejabat oleh daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Hal itu terhitung sejak enam bulan sebelum penetapan calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing daerah pada 8 Juli 2020 mendatang.

"Sudah beberapa bulan yang lalu sudah kita ingatkan. Pekan lalu kita ingatkan lagi," ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan Moch Yusran kepada Republika, Selasa (7/1).

Sementara itu, Komisioner KPU RI Evi Novida Manik menjelaskan, pelarangan mutasi maupun pengangkatan pejabat oleh kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi Pilkada 2020 berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Selain itu, aturan turunannya yakni Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelanggaraan Pilkada 2020.

Pada Pasal 71 ayat 2 UU Pilkada, disebutkan bahwa kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum masa penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri. Kemudian pada Pasal 71 ayat 3 dijelaskan, kepala daerah dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang mengungtungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Selain itu, Pasal 71 ayat 5 menyebutkan, apabila kepala daerah selaku pejawat melanggar ketentuan tersebut, yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Pasal 71 ayat 6 mengatur bahwa sanksi di kepala daerah yang tidak ikut dalam Pilkada 2020 pun diatur salam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Evi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memiliki kewenangan untuk mengingatkan kepala daerah atas peraturan di atas. "Ini menjadi kewenangan Mendagri untuk mengingatkan kepala daerah," kata dia.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA