REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sedang melakukan pencatatan data sekolah rusak. Plt Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Harris Iskandar mengatakan hal ini juga sedang dikomunikasikan dengan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Sedang dikerjakan juga bersama-sama dengan pemda. Kan, dari BNPB sudah mendata sekian sekolah dan kita juga sudah bicarakan dengan pemda dan sudah masuk ke dalam rencana kita juga untuk perbaikan," kata Harris pada wartawan ketika ditemui di Cibinong, Bogor, Senin (6/1).
Harris belum bisa memberikan jumlah data sekolah yang rusak dan perlu perbaikan sebab masih dilakukan pendataan. Apalagi, pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia menyebabkan jumlah sekolah rusak bertambah sehingga perlu dilakukan pendataan yang lebih terkini.
Saat ini, kata Harris, pemerintah daerah dan sekolah terus bergerak. Karena itu, ia mengimbau kepada pemangku kepentingan pendidikan untuk bersinergi dan memperkuat apa yang sudah dilakukan untuk memperbaiki kualitas sekolah.
"Kalau memang ini sekolahnya harus direkonstruksi atau renovasi kita lakukan itu, kalau sekadar rehab kecil kita lakukan. Yang penting seluruh anak jangan kehilangan kesempatan belajarnya. Konsen kita cuma itu. Supaya bencana apapun yang terjadi pendidikan tetap jalan," kata Harris menegaskan.
Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan mendata keamanan sekolah menjadi salah satu fokusnya di tahun 2020. Saat ini, Nadiem mengatakan pihaknya belum mengetahui jumlah pasti sekolah yang rentan roboh.
"Harapan kita di 2020 ini melakukan pemeriksaan. Itu dulu. Jangan pembangunan-pembangunan. Kita harus cek dulu yang kondisinya rentan," kata Nadiem.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
