Jumat, 27 Jumadil Akhir 1441 / 21 Februari 2020

Jumat, 27 Jumadil Akhir 1441 / 21 Februari 2020

Gerindra Soal Natuna: Perang Banyak Mudharatnya

Sabtu 04 Jan 2020 16:00 WIB

Rep: Zainur Mahsir/ Red: Muhammad Hafil

Menhan Prabowo Subianto seusai konferensi pers terkait kasus Natuna di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1).

Menhan Prabowo Subianto seusai konferensi pers terkait kasus Natuna di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1).

Foto: Republika/Prayogi
Gerindra menyebut sikap Prabowo seiring dengan Jokowi.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Wakil ketua umum Gerindra, Arief Poyuono menanggapi pernyataan Prabowo terkait batas wilayah Natuna dengan China. Menurut dia, Menteri Pertahanan (Menhan) RI tersebut, tidak sepenuhnya santai terkait permasalahan klaim tersebut.

“Ya. Pak Prabowo kan lebih mengerti keadaan kekuatan militer kita, kalau jalan Perang atau konfrontasi militer akan banyak mudaratnya,” ujar dia ketika dikonfirmasi Republika, Sabtu (4/1).

Oleh sebab itu, dia menilai bahwa pernyataan yang dilontarkan Prabowo yang cenderung santai itu sudah sesuai dengan visi Presiden Jokowi. Di mana, jalur diplomasi terhadap RRC dalam permasalahan Natuna akan lebih diutamakan.

Ia tak menampik bahwa memang ada perbedaan pendapat antara Prabowo dan Luhut yang lebih setuju untuk membeli kapal besar untuk berjaga di perairan Natuna. Akan tetapi, pembelian kapal besar, ia nilai hanya untuk patroli.

“Mungkin usul Pak Luhut, dengan Kapal yang besar dan cepat, nantinya mampu menciptakan Maritime surviellance kita. Dan bukan untuk Perang,” ungkap dia.

Lebih jauh, dia mencontohkan bahwa hal serupa terkait Natuna juga pernah terjadi antara RRC dengan Filipina. Di mana permasalahan utama berupa sengketa Laut China Selatan terjadi.

“Sudah ada kan contoh negara tetangga kita yaitu Filipina, Filipina membawa kasus tersebut ke Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag, Belanda,” kata dia.

Dalam prosesnya, dia menyatakan bahwa berdasarkan putusan tersebut, China tak memiliki hak historis atas sumber daya di area nine-dash line. Sehingga membuatnya melanggar kedaulatan Filipina.

Oleh sebab itu, dia menyerahkan semuanya pada Menhan Prabowo, yang juga Ketua Umum Gerindra itu. Terlebih, mengutip Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), menurut dia keputusan yang dikeluarkan oleh tribunal arbitrase, juga telah didaulat oleh masing-masing negara.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA