Selasa, 1 Rajab 1441 / 25 Februari 2020

Selasa, 1 Rajab 1441 / 25 Februari 2020

Komisi I Desak Prabowo Bangun Sistem Inspeksi Maritim

Sabtu 04 Jan 2020 08:28 WIB

Red: Ani Nursalikah

Komisi I Desak Prabowo Bangun Sistem Inspeksi Maritim. Menhan Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Menlu Retno Marsudi seusai konferensi pers terkait kasus Natuna di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Komisi I Desak Prabowo Bangun Sistem Inspeksi Maritim. Menhan Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Menlu Retno Marsudi seusai konferensi pers terkait kasus Natuna di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Sistem Inspeksi Maritim Nasional perlu untuk mengawasi perairan Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta keseriusan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto membangun Sistem Inspeksi Maritim Nasional (Marine Surveillance System). Kebutuhan akan informasi melalui Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) dalam sistem inspeksi maritim nasional menjadi kebutuhan yang mutlak diperlukan dalam rangka menghadapi perkembangan global di bidang pertahanan dan keamanan.

"Saya minta kepada Pak Menhan agar sistem itu segera diintegrasikan sehingga segala sesuatu yang sifatnya cegah dini, harus dibangun yang canggih untuk mengawasi perairan Indonesia agar mendeteksi lebih dini kapal-kapal asing yang masuk dan melakukan kegiatan di perairan Indonesia," kata Kharis dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat (3/1).

Ia juga meminta pemerintah Republik Indonesia segera menindak nyata di lapangan terhadap segala upaya negara manapun yang mau melanggar kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan tegas, terarah dan terukur. "Puluhan kapal yang diduga mencuri ikan di sekitar 3,8 Nautical Miles dari garis Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, kalau terbukti, saya minta Pemerintah RI bukan hanya protes atas manuver kapal coast guard China. Tapi beri tindakan tegas, terukur dan jelas karena kita tidak pernah main-main soal Kedaulatan NKRI," kata Kharis.

Dia juga menanggapi klaim sebelumnya oleh Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Cheng Shuang, pada Selasa (31/12) bahwa Pemerintah Republik Rakyat China menganggap mempunyai kedaulatan di Kepulauan Nansha, Laut China Selatan yang posisinya dekat dengan Natuna, Kepulauan Riau. Natuna masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI.

"Silakan mereka klaim, tapi kita punya sikap dan menghormati hukum internasional, ada ZEE. Dan Natuna serta wilayah yang meliputinya sejauh 200 mil laut itu jelas wilayahnya Republik Indonesia," ujarnya.

Baca Juga

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA