Friday, 27 Jumadil Akhir 1441 / 21 February 2020

Friday, 27 Jumadil Akhir 1441 / 21 February 2020

Tunggakan Peserta BPJS Kesehatan Malang Capai Rp 127 Miliar

Jumat 03 Jan 2020 17:26 WIB

Rep: Wilda Fizriyani/ Red: Esthi Maharani

Suasana pelayanan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Malang, Jumat (3/1).

Suasana pelayanan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Malang, Jumat (3/1).

Foto: Republika/Wilda Fizriyani
Tunggakan paling besar di Kabupaten Malang yang berkisar Rp 76,8 miliar

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Malang mengungkapkan, tunggakan peserta di wilayahnya mencapai Rp 127 miliaran. Jumlah ini berasal dari Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) per Desember 2019.

"Itu secara kolektibilitas ya," ujar Pejabat Pengganti Sementara (PPS) Kepala BPJS Kesehatan Malang, Chandra Jaya saat ditemui wartawan di Kantor BPJS Kesehatan Malang, Jumat (3/1).

Menurut Chandra, PBPU penunggak terbesar di wilayahnya berasal dari Kabupaten Malang. Hal ini dianggap wajar mengingat jumlah kepesertaan di daerah tersebut terbanyak di Malang Raya. Berdasarkan data yang terekam, jumlah utang peserta di Kabupaten Malang berkisar Rp 76,8 miliaran.

"Sedangkan untuk Kota Malang lebih dari Rp 41 miliar dan Kota Batu sekitar Rp 8 miliar," ucap Chandra.

Menurut Chandra, tingkat pembayaran peserta di Malang Raya sebenarnya sudah cukup disiplin. Hanya saja permasalahannya mungkin berasal dari segelintir peserta. Beberapa di antara PBPU ada yang seharusnya menjadi peserta terintegrasi dengan Pemda.

Keterlambatan pembayaran iuran juga dapat diakibatkan karena ketidaktahuan peserta. Mereka belum tahu sistem pembayaran peserta BPJS Kesehatan. "Mereka tidak tahu iuran pembayaran harus dilakukan kontinu. Setelah mendapatkan pelayanan, iuran malah dihentikan," jelasnya.

BPJS Kesehatan telah melakukan sejumlah upaya untuk menagih tunggakan para peserta. Beberapa di antaranya melalui kader yang selalu siap melakukan tugasnya di lapangan. Kemudian adapula petugas yang acap menelpon peserta untuk mengingatkan pembayaran iuran.

Selain itu, BPJS juga berupaya mendekati Pemerintah Daerah (Pemda) terkait peserta yang tidak mampu. Dalam hal ini mereka yang terpaksa menjadi peserta mandiri. "Itu diupayakan dialihkan menjadi peserta integrasi APBD," ucap dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA