Selasa, 1 Rajab 1441 / 25 Februari 2020

Selasa, 1 Rajab 1441 / 25 Februari 2020

Banjir Jabodetabek tidak Bisa Diselesaikan Sendirian

Kamis 02 Jan 2020 12:00 WIB

Red: Indira Rezkisari

Sejumlah pedagang mengamankan barang dagangannya ketika banjir merendam lantai dasar Pasar Jatinegera, Jakarta, Kamis (2/1). Menurut pedagang banjir terakhir kali masuk ke pasar tersebut yaitu pada tahun 2012 dan kedepan mereka berharap banjir serupa tidak terulang lagi karena mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit.

Sejumlah pedagang mengamankan barang dagangannya ketika banjir merendam lantai dasar Pasar Jatinegera, Jakarta, Kamis (2/1). Menurut pedagang banjir terakhir kali masuk ke pasar tersebut yaitu pada tahun 2012 dan kedepan mereka berharap banjir serupa tidak terulang lagi karena mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit.

Foto: Republika/Prayogi
Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus bersama tangani banjir Jabodetabek.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dessy Suciati, Saputri Mabruroh, Antara

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengakui bahwa persoalan banjir yang terjadi di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor dan berbagai daerah lainnya harus diselesaikan dengan kerja sama pemerintah pusat dan daerah. "(Persoalan banjir) ini harus dikerjakan bersama-sama. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota semuanya bekerja sama dalam menangani ini," kata Presiden Jokowi di Joko Widodo di gedung BEI Jakarta, Kamis (2/1).

Banjir Jakarta dan daerah sekitarnya menyebabkan setidaknya 16 orang meninggal dan lebih dari 31 ribu orang mengungsi. "Karena ada yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi yang ada tapi juga ada yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah di mana-mana, banyak hal," ungkap Presiden.

Presiden menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota segera dibangun. "Sehingga semuanya bisa tertangani dengan baik, tapi yang paling penting pada saat kejadian seperti yang sekarang ini evakuasi korban banjir," tambah Presiden.

Penanganan terpenting saat ini, lanjutnya, yakni mengevakuasi para korban yang terdampak banjir dan memberikan pertolongan pertama. Jokowi mengatakan, keamanan dan keselamatan masyarakat pun harus diutamakan.

"Tapi yang paling penting pada saat kejadian seperti yang sekarang ini evakuasi korban banjir. Keselamatan keamanan masyarakat harus didahulukan," kata Presiden.

Setelah evakuasi warga terdampak banjir selesai dilakukan, ia berjanji pemerintah akan segera membahas upaya penanganan banjir selanjutnya. "Nanti urusan penanganan banjir secara infrastrukturnya akan kita bicarakan setelah penanganan evakuasi selesai," tambah dia.

Pembangunan prasarana pengendalian banjir di empat DAS di DKI Jakarta terkendala masalah pembebasan lahan sejak 2017. Jokowi mengatakan banjir di ibu kota dan sekitarnya pada awal tahun ini merupakan yang paling parah terjadi di empat DAS di DKI Jakarta, yakni DAS Sungai Krukut, Sungai Ciliwung, Sungai Cakung, dan Sungai Sunter.

“Program Pengendalian Banjir Sungai Ciliwung misalnya, sudah ditangani 16 kilometer dari rencana keseluruhan 33 km,” kata Presiden Jokowi, dikutip dari laman setkab, Kamis (2/1).

Jokowi mengatakan, penanganan darurat telah dilakukan bersama dengan pihak terkait. Sejumlah peralatan seperti pompa, karung pasir, bronjong, dan tanki air telah difungsikan agar sejumlah kawasan dan prasarana publik terdampak dapat berfungsi kembali.

Sementara pada hulunya tengah dilaksanakan pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi dengan kemajuan pembebasan tanah di atas 90 persen dan perkembangan pembangunan fisik hampir 45 persen. “Kedua bendungan tersebut direncanakan selesai pada akhir 2020,” jelas Presiden.

Sedangkan, percepatan pelaksanaan Sudetan Sungai Ciliwung dari Sungai Ciliwung ke Sungai Cipinang, saat ini sedang berlanjut. “Masyarakat setempat telah menyetujui pemanfaatan lahan untuk kelanjutan pembangunan sudetan sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1.200 meter,” tambahnya.

Baca Juga

photo
Sejumlah warga membawa barang bawaannya ketika mengungsi dari banjir di Jalan Kelinci, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2020).

Cuaca Ekstrem
Cuaca ekstrem diprakirakan masih akan terjadi beberapa hari ke depan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Agus Wibowo mengatakan curah hujan akan dialihkan ke selat sunda. Tujuannya untuk menanggulangi potensi banjir di sejumlah wilayah seperti di Jakarta.

Agus mengatakan, pengalihan curah hujan tersebut akan dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Yakni dengan menggunakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

"BPPT merencanakan akan menurunkan hujan ke Selat Sunda atau Lampung, namun jika arah angin ke timur akan di turunkan ke waduk-waduk seperti Jatiluhur dan Jatigede," terang Agus melalui siaran pers.

Terkait rencana tersebut terang Agus, BNPB dan TNI pun akan turut membantu. Ada dua jenis unit pesawat yang dikerahkan, yakni CN295 dan Casa.

Data dari BNPB pada Kamis (2/1) menyebutkan 16 orang korban meninggal termasuk delapan orang di DKI Jakarta, satu orang di Kota Bekasi, tiga orang di Kota Depok, satu orang di Kota Bogor, satu orang di Kabupaten Bogor, satu orang di Kota Tangerang, dan satu orang di Tangerang Selatan.

Sementara itu, Perusahaan Listrik Negara, PLN mengatakan mereka memadamkan sementara listrik di 724 wilayah yang terkena banjir. Hujan memang mengguyur wilayah Jabodetabek sejak Selasa (31/12) sore hingga Rabu (1/1) siang dengan intensitas besar sehingga banjir pun melanda warga di sejumlah wilayah.

Hingga pukul 08.50 WIB, Kamis (2/1), banjir masih terlihat di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Tangerang hingga Bekasi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberi peringatan tentang akan adanya hujan deras di seluruh wilayah Jabodetabek dan kemungkinan akan terjadi banjir pada Februari-Maret 2020.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan penyebab utama terjadinya banjir kali ini karena curah hujan yang cukup tinggi dan panjang dibandingkan curah hujan biasanya yaitu mencapai 377 mm.

Akan tetapi, Basuki menilai dampak curah hujan tersebut bisa ditanggulangi dengan baik apabila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat melaksanakan programnya dengan cepat yaitu keterlambatan normalisasi sungai Ciliwung yang baru dilakukan sepanjang 16 kilometer (km) dari total 33 km. Lebih lanjut, Basuki mengungkapkan bahwa daerah di sekitar wilayah sungai yang sudah dinormalisasi terlihat tidak tergenang banjir sama sekali, namun kondisi ini berbeda jauh dengan wilayah yang belum dinormalisasi.

Ke depan, Kementerian PUPR bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait bakal mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar daerah yang terendam banjir ke depan dapat lebih berkurang dari jumlah saat ini. Basuki mengungkapkan bahwa salah satu sumber masalah penyebab banjir se-Jabodetabek terjadi karena pembangunan dua bendungan kering yang masih tertunda. Kedua bendungan itu adalah bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi.

Normalisasi Kali Ciliwung dari Jakarta Outer Ring Road (JORR) sampai Manggarai merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Pusat untuk mengendalikan banjir Jakarta. Sedangkan dari hulu ke hilir, pemerintah mengadakan pembangunan bendungan kering Ciawi dan Sukamahi.

Kontrak pembangunan Bendungan Ciawi ditandatangani pada 23 November 2016 dengan kontraktor PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Sacna dengan nilai pekerjaan konstruksi Rp 798,7 miliar. Pembangunan kedua bendungan itu ditargetkan rampung akhir 2020 mendatang. Padahal, progres konstruksinya masih minim sebab terkendala masalah pembebasan lahan, meski sudah ditangani nyaris 95 persen dari total lahan yang dibutuhkan.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA