Wednesday, 13 Safar 1442 / 30 September 2020

Wednesday, 13 Safar 1442 / 30 September 2020

PKS: Wagub DKI Hak Kami

Selasa 31 Dec 2019 09:27 WIB

Red: Budi Raharjo

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Assegaf Aljufrie (keempat kiri) bersama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (kedua kiri), Presiden PKS Sohibul Iman (ketiga kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (keempat kanan) beserta para kader mengangkat tangan bersama saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS 2019 di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Assegaf Aljufrie (keempat kiri) bersama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (kedua kiri), Presiden PKS Sohibul Iman (ketiga kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (keempat kanan) beserta para kader mengangkat tangan bersama saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS 2019 di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Foto: Republika
Alotnya pembahasan posisi wagub DKI dinilai disebabkan oleh DPRD DKI Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan bahwa kursi wakil gubernur DKI Jakarta harus ditempati oleh kader partainya. Pasalnya, hal itu sudah menjadi kesepakatan PKS dan Gerindra sebelum pencalonan wagub sebelumnya, Sandiaga Uno, menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2019.

"Jadi, saya kira PKS akan tetap memperjuangkan kadernya. Kita tunggu bagaimana keputusan akhir dari DPP PKS," ujar HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/12).

Ia mengaku tak tahu detail terkait posisi wagub DKI yang dibahas oleh PKS dan Gerindra. Pasalnya, pembahasan tersebut dilakukan oleh pengurus DPP kedua partai. Namun, PKS disebutnya memegang janji dari Gerindra yang pernah menyatakan bahwa kursi orang nomor dua DKI itu milik partainya. Maka dari itu, PKS dengan tegas meyakini bahwa posisi tersebut harus diserahkan kepada kadernya.

"Pastilah DPP PKS akan memperjuangkan apa yang selama ini dijanjikan Gerindra untuk kemudian memajukan dari calon PKS," ujarnya. Alotnya pembahasan posisi wagub DKI juga dinilai disebabkan oleh DPRD DKI Jakarta. Menurut dia, ada kesan bahwa DPRD DKI selalu mengundur pemilihannya.

"Kemarin DPRD dengan dalih tidak kuorum, tidak kuorum, kemudian selalu diundurkan. Kenapa tidak kuorum? Harusnya kuorum, kemudian bahaslah itu, diterima atau ditolak," ujarnya.

PKS juga tegas menolak Ahmad Riza Patria yang disebut tengah dipertimbangkan untuk menjadi wagub DKI dari Gerindra. Menurut HNW, itu hanyalah klaim sepihak dari Gerindra. "Iya dong, pernyataan sepihak, tapi kan dia insya Allah. Berarti dia juga tidak yakin," kata Hidayat menegaskan.

DPP PKS mengingatkan kepada Gerindra terkait kesepakatan politik mereka dalam koalisi pilpres kemarin. Juru Bicara DPP PKS Pipin Sopian mengaku memahami kebuntuan di DPRD DKI terkait pemilihan wagub DKI. Padahal, PKS sudah mengirim dua nama kader terbaik mereka.

"Oleh karena itu, supaya proses pemilihan wagub jalan, kami terus berkomunikasi dengan berbagai partai, termasuk membuka opsi calon wagub baru dari kader PKS di luar dua nama yang sudah beredar," katanya.

Nama calon wagub DKI dari PKS itu, menurut Pipin, dalam waktu dekat akan disampaikan ke gubernur dan DPRD agar segera diproses. "Kami akan ajukan kandidat wagub DKI Jakarta dari kader PKS yang terbaik yang punya integritas, kapasitas, berpengalaman dalam politik Jakarta, dan bisa diterima oleh DPRD,” ujar Ketua Departemen Politik DPP PKS ini.

Pimpinan PKS, kata Pipin, masih mempertimbangkan empat nama calon wagub DKI Jakarta yang diajukan Gerindra, termasuk pilihan wagub dikosongkan sampai akhir jabatan gubernur. Di lain pihak, Gerindra mengeklaim PKS sudah sepakat dengan nama yang diajukan partainya untuk menduduki kursi pendamping Anies Baswedan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengeklaim bahwa PKS DKI sedang mempertimbangkan nama Ahmad Riza Patria dari Gerindra. "Saya dengar juga PKS yang di DKI itu, kemudian juga sudah mempertimbangkan (Riza), begitu katanya," kata Dasco.

Namun, ia mengakui sosok yang mengisi kursi wagub DKl harus disepakati oleh Gerindra dan PKS. Pasalnya, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno diusung oleh kedua partai tersebut. Tanpa adanya persetujuan salah satu partai, posisi wagub akan tetap kosong.

"Kalau PKS mau kasih sama-sama ya jalan gitu saja. Kalau, enggak? Kalau enggak, ya nanti kita lihat juga calon dari PKS, kita setuju apa tidak," katanya menegaskan. N mabruroh/nawir arsyad akbar ed: agus raharjo

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA