Saturday, 28 Jumadil Akhir 1441 / 22 February 2020

Saturday, 28 Jumadil Akhir 1441 / 22 February 2020

KPU Surabaya: Seleksi PPS tanpa Rekomendasi Kelurahan

Senin 30 Dec 2019 18:31 WIB

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Esthi Maharani

Pekerja mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (7/4).

Pekerja mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (7/4).

Foto: Republika/Agung Supriyanto
Sebelumnya perekrutan anggota PPS dilaksanakan berdasarkan rekomendasi kelurahan.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Subairi memastikan, seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan untuk Pilwali Surabaya 2020 dilakukan terbuka. Padahal, kata dia, sebelumnya perekrutan anggota PPS dilaksanakan berdasarkan rekomendasi kelurahan.

"Untuk PPS seleksi terbuka. Kalau sebelumnya ada pengajuan dari kelurahan. Kita minta dari kelurahan untuk PPS itu. Kalau hari ini enggak, melainkan open recruitment," kata Subairi di Surabaya, Senin (30/12).

Subairi kemudian mengungkapkan tahapan yang harus dilalui bagi mereka yang ingin mendaftar menjadi anggota PPS. Tahap pertama, pendaftar melakukan pendaftaran, yang bisa dilakukan melalui online atau offline. Selanjutnya, dilakukan seleksi administrasi, tes tulis, dan tes wawancara, untuk kemudian juga diumumkan secara terbuka.

"Pendaftarannya gratis. Bisa silakukan online melalui web KPU, bisa juga offline," ujar Subairi.

Subairi menjelaskan, dilakukannya perekrutan secara terbuka, tiada lain untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua masyarakat yang ingin mendaftarkan diri menjadi anggota PPS. Artinya, tidak boleh ada yang menghalang-halangi bagi mereka yang ingin mendaftar menjadi anggota PPS.

"Artinya kita memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk berpartisipasi sesuai dengan keahliannya dan kemampuannya. Kalau memang masyarakat itu mampu untuk daftar kita kan gak boleh menghalang-halangi," ujar Subairi.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA