Sunday, 8 Syawwal 1441 / 31 May 2020

Sunday, 8 Syawwal 1441 / 31 May 2020

MA Memutus 20.021 Perkara Sepanjang 2019

Jumat 27 Dec 2019 21:03 WIB

Rep: Mimi Kartika / Red: Ratna Puspita

Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali (tengah) menyampaikan refleksi akhir tahun MA 2019 di Kantor MA, Jakarta, Jumat (272019).

Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali (tengah) menyampaikan refleksi akhir tahun MA 2019 di Kantor MA, Jakarta, Jumat (272019).

Foto: Republika/Prayogi
Jumlah perkara yang diputus MA meningkat dari 2018 sebesar 13,51 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) memutus 20.021 perkara dari keseluruhan jumlah beban sebanyak 20.276 perkara pada 2019. Sementara, sepanjang 2019 jumlah perkara yang diregister di MA sebanyak 19.370 perkara, meningkat 12,91 persen dari tahun sebelumnya.

Baca Juga

"Kalau masyarakat dikatakan tidak percaya lagi kepada lembaga peradilan tetapi buktinya perkara setiap tahun semakin banyak berarti ada nilai positifnya, masyarakat semakin percaya kepada badan peradilan," ujar Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali dalam acara refleksi akhir tahun MA, Jumat (27/12).

Ia melanjutkan, jumlah perkara yang diputus MA meningkat dari tahun 2018 sebesar 13,51 persen. Sehingga, MA dapat menekan jumlah sisa perkara menjadi 255 perkara.

Namun, kata Hatta Ali, jumlah sisa perkara masih dinamis karena hingga tanggal 30 Desember 2019, hakim agung masih menyelenggarakan sidang dan menyelesaikan perkara. Sehingga bisa saja jumlah sisa perkara itu melebihi angka 255 atau justru berkurang.

"Kalau ada pidana-pidana yang masuk termasuk terdakwa yang ditahan, perkara-perkara yang habis penahannya ini akan segera diputus, bisa naik bisa kurang," kata Hatta Ali.

Ia menuturkan, dari sisi waktu penyelesaian perkara, 96,20 persen di MA dapat diputus dalam waktu kurang dari tiga bulan, sesuai dengan SK KMA Nomor 214 Tahun 2014. Sebanyak 18.274 perkara telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju di masing-masing wilayah.

Namun, Hatta Ali mengaku belum puas atas capaian tersebut karena pengiriman putusan masih melebihi waktu tiga bulan sejak perkara diputus. Menurut dia, hal itu karena sumber daya manusia uang terbatas.

"Ratusan putusan setiap hari yang harus diketik bergiliran, kendala di dalam pengiriman putusan. Pihak yang berkara tidak usah khawatir karena menang atau kalah dalam perdata, dihukum atau tidak dalam pidana. Itu semuanya dapat dilhat di website MA. Jadi tidak usah khawatir apalagi curiga," jelas Hatta Ali.

Ia menambahkan, dari sisi transparansi peradilan, Direktori Putusan telah mengunggah 4.326.850 putusan. Menurut dia, jumlah itu lebih besar dibandingkan negara lain, hal itu diketahuinya saat MA studi banding ke beberapa negara.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA