Saturday, 14 Syawwal 1441 / 06 June 2020

Saturday, 14 Syawwal 1441 / 06 June 2020

Dewas KPK Imbau Firli Mundur dari Jabatan Struktural Polri

Senin 23 Dec 2019 16:59 WIB

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Teguh Firmansyah

Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris bersiap mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris bersiap mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Syamsudin Haris menilai pimpinan KPK tak rangkap jabatan soal kesadaran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (20/12) pekan lalu telah melantik lima pimpinan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango.

Firli Bahuri diketahui masih menjabat struktural di Polri sebagai Analisis Kebijakan Utama Badan Pemelihara Keamanan Polri. Kemudian Nawawi Pomolanggo juga masih menjabat sebagai hakim Pengadilan Tinggi Denpasar. Pada saat pelantikan, Nawawi mengaku telah mengajukan surat pengunduran diri ke Mahkamah Agung (MA).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsudin Haris mengimbau agar para Pimpinan KPK yang masih rangkap jabatan untuk mengundurkan.  "Ya sebaiknya tentu tidak (rangkap jabatan). Karena bagaimanapun itu kan soal kesadaran saja," kata Syamsudin di Gedung KPK Jakarta, Senin (23/12).

Baca Juga

Meskipun, Haris mengakui, sebenarnya tidak ada aturan yang mengikat terkait hal tersebut. "Tidak hitam putih demikian, tidak ada juga dinyatakan sejauh yang saya baca tapi ini menyangkut kesadaran personal aja," tambah dia.

Diketahui dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 29 huruf i dijelaskan bahwa untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebelumnya, Kapolri, Idham Aziz menjelaskan, berdasarkan Pasal 29 UU nomor 30 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, seorang anggota Polri tidak harus mundur dari kesatuan, tetapi cukup melepaskan jabatan struktural di kepolisian.

Kabiro Humas MA, Abdullah pun mengatakan, rangkap jabatan juga tidak boleh dilakukan di lingkungan MA. Menurut Abdullah, Nawawi harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjabat di tempat lain.

"Semuanya sama. Semuanya harus mengikuti ketentuan undang-undang. Masalah kepatuhan undang-undang tak perlu diragukan mereka itu," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA