Thursday, 24 Ramadhan 1442 / 06 May 2021

Thursday, 24 Ramadhan 1442 / 06 May 2021

OKI Nyatakan Keprihatinan Atas UU Kewarganegaraan India

Senin 23 Dec 2019 16:39 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nur Aini

Demonstran turun ke jalan menentang UU Kewarganegaraan di Mumbai, India, Jumat (20/12).

Demonstran turun ke jalan menentang UU Kewarganegaraan di Mumbai, India, Jumat (20/12).

Foto: AP Photo/Rajanish Kakade
OKI menegaskan seruannya untuk memastikan keselamatan minoritas Muslim India.

REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyatakan keprihatinan atas Undang-Undang (UU) Kewarganegaraan atau The Citizenship Amandement Act (CAA) yang mempengaruhi minoritas Muslim di India. OKI pun menyoroti tentang keputusan Mahkamah Agung India memberikan lahan Masjid Babri kepada umat Hindu belum lama ini.

"OKI mengungkapkan keprihatinannya atas perkembangan baru-baru ini yang berkaitann dengan masalah hak kewarganegaraan dan kasus Masjid Babri. OKI menegaskan kembali seruannya untuk memastikan keselamatan minoritas Muslim serta perlindungan tempat-tempat suci Islam di India," kata OKI dalam sebuah pernyataan pada Ahad (22/12), dikutip laman Anadolu Agency.

OKI menegaskan kembali pentingnya India menegakkan prinsip dan kewajiban yang diabadikan dalam Piagam PBB serta perjanjian internasional relevan. Dalam hal ini yang berkaitan dengan menjamin hak-hak minoritas tanpa diskriminasi apa pun.

Baca Juga

OKI memperingatkan tindakan apa pun yang bertentangan dengan prinsip-prinsip serta kewajiban tersebut dapat menyebabkan ketegangan lebih lanjut. Bahkan mungkin memiliki implikasi serius pada perdamaian dan keamanan di seluruh wilayah.

Sejak pekan lalu, India telah dilanda demonstrasi akibat disahkannya UU Kewarganegaraan atau CAA. Dengan UU tersebut otoritas India dapat memberikan status kewarganegaraan kepada para pengungsi Hindu, Kristen, Sikh, Buddha, Jain, dan Parsis dari negara mayoritas Muslim, yakni Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh.

Status kewarganegaraan diberikan jika mereka telah tinggal di India sebelum 2015. Namun dalam UU tersebut, tak disebut atau diatur tentang pemberian kewarganegaraan kepada pengungsi Muslim dari negara-negara terkait. Atas dasar itu, CAA dipandang sebagai UU anti-Muslim.

Pada Ahad lalu, partai Perdana Menteri India Narendra Modi, Bharatiya Janata Party (BJP) mengerahkan para pendukung dan simpatisannya menghadiri rapat umum di New Delhi. Kegiatan tersebut dipandang sebagai aksi tandingan BJP terhadap gelombang penolakan CAA.

Saat berpidato, Modi mengatakan CAA tidak berdampak pada 1,3 miliar rakyat India, termasuk Muslim. "Saya harus meyakinkan warga Muslim India bahwa UU ini tidak akan mengubah apa pun untuk mereka," ujar Modi, seraya menambahkan bawa pemerintahannya memperkenalkan reformasi tanpa bias agama.

Modi berpendapat sejak CAA disahkan, sejumlah partai politik di sana telah menyebarkan desas-desus, termasuk menyebut UU itu anti-Islam. "Orang-orang menyesatkan publik, mereka menghasut publik," ucapnya.

Dia pun menantang oknum-oknum yang menyebarkan kebohongan dan ketakutan untuk melihat hasil kerja pemerintahannya. "Jika kalian melihat jejak perpecahan dalam pekerjaan saya, tunjukkan pada dunia," kata Modi.

Modi menuding partai oposisi terlibat dalam proses dan upaya memanas-manasi publik. "Mereka mencoba setiap taktik untuk mendorong saya keluar dari kekuasaan," ujar dia.

Hingga kini korban tewas akibat gelombang demonstrasi menolak CAA diperkirakan sedikitnya mencapai 23 orang. Menurut para pejabat, lebih dari 1.500 pengunjuk rasa yang tersebar di sejumlah wilayah di India telah ditangkap dalam 10 hari terakhir. Sekitar 4.000 orang telah ditahan dan kemudian dibebaskan. 

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA