Sunday, 8 Rabiul Awwal 1442 / 25 October 2020

Sunday, 8 Rabiul Awwal 1442 / 25 October 2020

Dorong Ekonomi Digital Inklusif, Pemerintah Rilis Buku Putih

Senin 23 Dec 2019 14:22 WIB

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Friska Yolanda

Layanan keuangan digital (ilustrasi)

Layanan keuangan digital (ilustrasi)

Foto: ICET.ORG
Buku putih merefleksikan potensi dan tantangan wujudkan Indonesia digital.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluncurkan Buku Putih (White Book) berjudul Indonesia Digital for Future Economy & Inclusive Urban Transformation. Dokumen ini menjadi wujud keseriusan pemerintah dalam sebuah sinergi sebagai dasar dalam mengarahkan kebijakan pemerintah untuk mendorong pemerataan dan seluruh manfaat dalam pembangunan. Khususnya guna menciptakan ekonomi digital yang inklusif, adil, dan merata.

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, pemanfaatan ekonomi digital juga seiring dengan tujuan pemerintah untuk mencapai target jangka panjang Indonesia. Yaitu jajaran 10 besar negara di dunia dengan perekonomian terbesar pada 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045.

"Di mana Indonesia diproyeksikan akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-empat dunia," katanya saat memberikan sambutan sebelum peluncuran di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Senin (23/12).

Baca Juga

Wahyu menambahkan, Buku Putih juga merefleksikan potensi dan tantangan, status terkini serta usulan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan Indonesia Digital. Hal ini untuk menuju suksesnya transformasi ekonomi bangsa dan inklusivitas urban di masa depan.

Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal dengan kecepatan tinggi dibutuhkan untuk menghubungkan infrastruktur ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dan kawasan pariwisata, serta UMKM. Selain itu, dengan penggunaan TIK akan menimbulkan efisiensi tinggi dalam menghubungkan Sabang sampai Merauke.

Sejalan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru ke Provinsi Kalimantan Timur, diharapkan buku putih ini bisa memberikan gambaran awal kemampuan digital lintas sektor pemerintahan untuk aplikasi layanan publik utama. Misalnya, dari segi kependudukan, kesehatan, logistik dan perhubungan, manajemen risiko bencana, serta layanan finansial.

Di samping itu, beberapa acuan standar pita lebar (Broadband Standard Recommendation), ketentuan/kebutuhan kinerja (performance requirements) untuk high data rate, dan strategi ITU 2020-2023 juga tertulis. Poin-poin ini diharapkan mampu dapat memberikan gambaran kebutuhan awal pemindahan IKN berbasis TIK.

Sementara, Asisten Deputi Telematika dan Utilitas Kemenko Perekonomian Eddy Satriya menambahkan, arah kebijakan strategis yang disampaikan dalam buku putih tersebut menekankan pada pembangunan dan pemerataan infrastruktur digital. Tujuannya, memacu tumbuhnya inovasi pada industri vertikal kreatif, serta pengembangan sumber daya di bidang TIK yang andal.

Kebutuhan konektivitas teknologi broadband terkini seperti 5G, layanan wireless broadband di rumah-rumah dan UMKM, serta penggelaran fiber optik teknologi yang kokoh menjadi fondasi paling esensial dalam merancang pembangunan infrastruktur digital.

Eddy mengatakan, infrastruktur itu juga akan menjadi motor penggerak utama terjadinya digitalisasi. "Sehingga mampu mendorong tumbuhnya inklusivitas dan memupus kesenjangan digital di tanah air, efisiensi di segala sektor, serta inovasi-inovasi baru, sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo untuk pembangunan berkelanjutan," tuturnya.

Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tengara, Indonesia diperkirakan akan meraih pemasukan dari ekonomi Internet hingga 40 miliar dolar AS pada 2019. Rata-rata pertumbuhan diperkirakan mencapai 49 persen per tahunnya. 

Eddy menambahkan, Buku Putih juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mempercepat tersusunnya kebijakan dan regulasi yang efektif dan efisien. Misalnya, dalam menyiapkan penggantian Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah ketinggalan zaman. "Kami merasa, kebutuhan sekarang sudah jauh lebih banyak dan pesat, sehingga dibutuhkan perubahan," ucapnya. 

Buku Putih berisikan enam bab yang terdiri dari Digital Economy Outlook, Building Indonesia Digital, Connectivity, ICT Infrastructure, and Big Data, Regulation and Ecosystem, Indonesia Sector Digitization serta Summary and Recommendation.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA