Wednesday, 15 Syawwal 1445 / 24 April 2024

Wednesday, 15 Syawwal 1445 / 24 April 2024

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kebijakan Barang Kiriman

Ahad 22 Dec 2019 12:00 WIB

Red: Gita Amanda

Peluncuran ekspor perdana UKM melalui PLB e-commerce tujuan ekspor di Marunda, pada Kamis (19/12).

Peluncuran ekspor perdana UKM melalui PLB e-commerce tujuan ekspor di Marunda, pada Kamis (19/12).

Foto: Bea Cukai
Impor barang kiriman akan mengganggu industri nasional terutama IKM.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perdagangan Indonesia, Benny Sutrisno, meminta Kementerian Keuangan untuk mengkaji ulang kebijakan tentang ketentuan barang kiriman. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat semakin meningkatnya impor barang kiriman melalui platform e-commerce yg dikhawatirkan akan mengganggu industri nasional, terutama Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Ini disampaikan Benny Sutrisno kepada Kementerian Keuangan melalui Dirjen Bea Cukai pada saat peluncuran ekspor perdana UKM melalui PLB e-commerce tujuan ekspor di Marunda, pada Kamis (19/12). "Kami berharap agar Kementerian Keuangan meninjau kembali batasan harga barang kiriman yang berasal dari luar negeri yang dibebaskan dari kewajiban untuk membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya, deminimis value yang berlaku saat ini, dirasa masih terlalu besar dan dapat menghambat kinerja para pelaku usaha dalam negeri,“ ungkap Benny.

Baca Juga

Demikian juga Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan pemerintah selain mendorong ekspor UKM melalui PLB e-commerce, perlu juga mengendalikan impor barang e-commerce guna melindungi pasar dalam negeri. Sejalan dengan Menteri Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan juga akan mendukung para UKM dalam urusan perizinan dan peningkatan kualitas dan kuantitas produk ekspornya.

photo
Peluncuran ekspor perdana UKM melalui PLB e-commerce tujuan ekspor di Marunda, pada Kamis (19/12).

Terkait dengan semakin masifnya impor barang kiriman yang berpotensi menggerus pasar produk UKM dan pedagang retail konvensional, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Perdagangan sedang mengkaji soal rekomendasi agar semua barang e-commerce dari luar negeri dikenakan bea masuk. Artinya meniadakan batas deminimis value untuk bea masuk barang kiriman, dan hasil kajian akan segera diserahkan ke Kementerian Keuangan sebagai pihak yang mempunyai kewenangan mengaturnya.

Pada kesempatan tersebut pemerintah juga sepakat membentuk klinik ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk UKM ini. Klinik ini nantinya khusus mendorong percepatan ekspor ke seluruh negara.

Sinergi Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kadin Indonesia bidang Perdagangan akan membentuk klinik ekspor atau rumah ekspor produk UKM. Yakni dengan memanfaatkan semua kantor Bea Cukai berkolaborasi dengan berbagai pihak di atas menyediakan layanan satu atap untuk informasi potensi ekspor terutama yang melalui e-commerce, perizinan ekspor termasuk yang ada lartasnya, sertifikasi produk, pembiayaan ekspor dan penyederhanaan prosedur pengadaan bahan baku bagi UKM berorientasi ekspor yang akan diresmikan dalam waktu dekat.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
 
Terpopuler