REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menekankan asesmen di dalam pendidikan tetap perlu dilakukan pendidikan di Indonesia. Ia mengatakan, adanya asesmen adalah sebagai pertanggungjawaban terkait anggaran yang sudah digelontorkan untuk pendidikan.
"Ini sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Anggaran pendidikan sangat besar, dan setiap rupiah harus ada akuntabilitasnya," kata Hetifah, dalam sebuah diskusi mengenai asesmen nasional, di Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kamis (19/12).
Meskipun demikian, paradigma dalam asesmen memang harus diubah. Menurut dia, ujian mestinya bukan lagi sebagai ajang kompetisi antarsiswa. Di dalam mengikuti kegiatan di sekolahpun mestinya siswa selalu antusias bukannya merasa takut atau malas.
Menurut dia, tidak perlu lagi anak-anak digenjot setiap kali menjelang Ujian Nasional (UN). "Tidak perlu lagi ada drill-drill menjelang UN, hingga mengorbankan kegiatan lain seperti hobi atau ekskul. Jika begitu, hasil yang sebenarnya tidak terpetakan," kata Hetifah.
Sementara itu, salah satu guru MAN 15 Jakarta, Intan mengatakan hal serupa. Menurut dia, hasil asesmen harusnya dijadikan instrumen untuk membantu sekolah yang memiliki hasil kurang memuaskan.
Selama ini, ia menilai bantuan yang diberikan pemerintah justru ke sekolah yang sudah baik. "Jangan seperti selama ini, sekolah yang nilai UN-nya kurang tidak mendapat bantuan. yang nilai UN-nya baik justru mendabat bantuan hingga kadang berlebih," kata dia lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
