Wednesday, 25 Jumadil Akhir 1441 / 19 February 2020

Wednesday, 25 Jumadil Akhir 1441 / 19 February 2020

Pemerintah akan Permudah UMKM Membentuk Badan Hukum

Kamis 19 Dec 2019 15:49 WIB

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Nidia Zuraya

Pameran UMKM (foto ilustrasi). Pemerintah akan mempermudah proses pembentukan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) oleh pelaku UMKM.

Pameran UMKM (foto ilustrasi). Pemerintah akan mempermudah proses pembentukan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) oleh pelaku UMKM.

Foto: Republika/Yasin Habibi
UMKM yang memiliki modal dasar di bawah Rp 50 juta akan dizinkan menjadi PT.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian bakal mempermudah izin usaha bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi berbadan hukum. Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menuturkan, hal itu diperlukan agar pelaku UMKM bisa terlindungi dari kebangkrutan.

"Kita akan memudahkan UMKM untuk menjadi PT (Perseroan Terbatas). Tentu tujuannya melindungi para pelaku UMKM dari kebangkrutan," kata Airlangga di Kementerian Koordinator Perekonomian, Kamis (19/12).

Airlangga menjelaskan, saat ini agar badan usaha bisa menjadi PT yang berbadan hukum setidaknya harus memiliki modal dasar minimal Rp 50 juta. Nantinya, UMKM yang memiliki modal dasar di bawah itu akan dizinkan untuk bisa menjadi PT. Kebijakan itu akan ditempuh lewat Omnibus Law yang saat ini sedang dibahas oleh pemerintah.

Lebih lanjut, ia mengatakan, jika suatu UMKM telah menjadi PT setidaknya dia bisa terlindungi dengan asuransi perusahaan. Dengan begitu, ketiga terancam kebangkrutan setidaknya masih memiliki proteksi. Berbeda dengan UMKM yang tak berbadan hukum.

"Kalau dia bangkrut, maka usahanya bangkrut, maka keluarganya ikut bangkrut. Kalau dia PT yang bangkrut itu kan unit usahanya saja. Ya setidaknya ada level playing field dengan usaha besar," kata Airlangga.

Meski demikian, perlu adanya dukungan lintas kementerian lembaga. Dalam hal ini, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah harus melakukan pendampingan bagi para UMKM. Pemerintah saat ini tengah memiliki program one village one product, hal itu untuk mendukung pengembangan UMKM di tiap-tiap desa.

"Harapannya itu secara bertahap bisa dijadikan kelompok usaha bersama, koperasi, dan korporasi," kata dia.

Sebelumnya,  Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, sektor koperasi dan UMKM akan diintegrasikan dalam satu UU melalui omnibus law terkait penciptaan lapangan kerja. "Kami merasa tidak perlu UU untuk keperluan UMKM dan koperasi, tidak perlu tersendiri. Jadi, bisa diintegrasikan omnibus law untuk penciptaan lapangan kerja," kata Teten.

Ia mengatakan, penyatuan tersebut dilakukan agar kedua program baik dari sisi UMKM maupun penciptaan lapangan kerja bisa saling terintegrasi. Meskipun, dalam praktiknya nanti diperlukan pengecualian untuk beberapa regulasi.

"Jadi, kami hanya perlu pengecualian dan beberapa regulasi yang memang playing field-nya nggak bisa sama untuk usaha besar dengan usaha kecil. Ya paling seperti di bidang pembiayaan, perizinan, dan sertifikasi," kata Teten.

Untuk itu, ia menegaskan, ke depan hanya akan ada satu UU melalui Omnibus Law sebagai upaya yang dilakukan untuk penyederhanaan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang yakni UU Penciptaan Lapangan Kerja sementara pemberdayaan KUMKM terintegrasi di dalamnya.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA