Saturday, 5 Rajab 1441 / 29 February 2020

Saturday, 5 Rajab 1441 / 29 February 2020

Dukung Nelayan Kecil, Kunci Ekonomi Perikanan Berkelanjutan

Kamis 12 Dec 2019 16:21 WIB

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Friska Yolanda

Nelayan membawa udang hasil tangkapan di atas perahunya di Pantai Lere, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (28/8/2019).

Nelayan membawa udang hasil tangkapan di atas perahunya di Pantai Lere, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (28/8/2019).

Foto: ANTARA FOTO
Pemerintah dan industri sepatutnya fokus untuk membangun dari akar rumput.

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Jurukampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah menuturkan banyak upaya yang dapat dilakukan oleh industri dan pemerintah untuk membangun ekonomi berbasis perikanan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satunya fokus pada usaha berskala mikro dan kecil. 

Afdillah mengatakan, setidaknya 90 persen nelayan di Indonesia masih memiliki usaha dengan skala kecil. Oleh karena itu, pemerintah bersama industri sudah sepatutnya fokus untuk membangun dari akar rumput, dalam hal ini adalah nelayan kecil. “Buat apa kita bicara industri besar, kalau yang bawah ini ditinggalkan,” ujarnya dalam Workshop Industri Perikanan Berkelanjutan di Badung, Bali, Kamis (12/12). 

Afdillah menyebutkan, 90 persen bukanlah angka kecil. Apabila memang pemerintah ingin menjadikan perikanan sebagai salah satu basis perekonomian domestik yang kuat, nelayan kecil harus dipastikan mendapat manfaat. Apabila tidak, percepatan pembangunan ekonomi berbasis perikanan sulit untuk tercapai.

Selain itu, Afdillah menambahkan, mengembangkan praktik perikanan berkelanjutan yang sebenarnya sudah banyak diterapkan sejak zaman dulu dalam skala kecil. Sebut saja dengan alat tangkap pool and line. Praktik ini dapat digunakan sebagai basis utama untuk dikembangkan di industri perikanan Indonesia saat ini. 

Upaya berikutnya yang harus dijalankan adalah penegakan hukum. Afdillah memberikan contoh kasus di Spermonde, Sulawesi yang masih menerapkan praktik perikanan tidak berkelanjutan sehingga menyebabkan kerusakan pada terumbu karang. 

Menurut Afdillah, Spermonde hanya satu contoh kecil dari kelautan Indonesia yang mengalami praktik destruktif. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan hukum yang galak dan komprehensif. "Harus jelas juga," ujarnya.

Kabar baik, Afdillah menambahkan, pekan lalu aparat berwenang berhasil menangkap 19 oknum di Sulawesi Selatan. Mereka merupakan pemasok alat peledak dari Malaysia dan Singapura yang memiliki kadar ledakan lebih besar. 

Poin berikutnya yang juga ditekankan Afdillah adalah sampah plastik. Ia mendorong para pelaku bisnis untuk tidak lagi menggunakan konsep single use plastic dan beralih pada konsep reuse dan refill. Sebab, 80 persen sampah plastik di lautan merupakan bersumber dari daratan. 

Jika dibiarkan begitu saja, Afdillah menuturkan, akan menjadi ancaman pesisir. Padahal, ekosistem pesisir sendiri merupakan ekosistem yang harus dijaga karena memiliki peran penting sebagai penyangga.  

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA