Sunday, 15 Rabiul Awwal 1442 / 01 November 2020

Sunday, 15 Rabiul Awwal 1442 / 01 November 2020

Anggota Komisi XI Minta Grand Design Penggantian UN

Sabtu 14 Dec 2019 16:46 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Ratna Puspita

 Ilustrasi ujian nasional berbasis Komputer (UNBK).

Ilustrasi ujian nasional berbasis Komputer (UNBK).

Foto: Antara/Kornelis Kaha
Langkah ini diperlukan agar memberikan kepastian bagi dunia pendidikan di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi X meminta pemerintah segera menyusun grand design penggantian Ujian Nasional (UN) pada 2021. Langkah ini diperlukan agar memberikan kepastian bagi dunia pendidikan di Indonesia.  

Anggota Komisi X DPR Putra Nababan mengatakan grand design pendidikan agar tidak melenceng dengan hukum. “Grand design dan roadmap supaya ada kepastian karena setiap ganti menteri ganti-ganti aturannya. Jadi tidak beli kucing dalam karung, harus jelas regulasinya dan anggarannya,” ujarnya saat acara Polemik MNC Trijaya di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, Sabtu (14/12).

Hal itu menjadi perhatian agar tidak berulang kejadian di mana ketika terjadi penggantian menteri maka akan terjadi juga penggantian kebijakan dan kurikulum pendidikan. Hal ini tentu akan berdampak kepada masyarakat.

Baca Juga

"Dalam konteks ini mempengaruhi banyak masyarakat sampai ke desa dan kampung dan lain sebagainya karena berpengaruh pada sistem pendidikan tolong jangan terlalu lama dan kalau perlu rapat tertutup dengan kami yang di DPR, kasih tahu grand design-nya," ujarnya.

Menurutnya, jika ingin direalisasikan perlu juga kajian secara tertulis. Kajian rencana penggantian Ujian Nasional (UN) perlu dilakukan secara mendalam agar saat keputusan tersebut dilaksanakan tidak muncul polemik.

“Kami setuju saja dengan penghapusan UN. Ada tidak yang menentang UN harus tetap jalan? Tidak ada. Tapi perlu kajian tertulisnya dulu,” ucapnya.

"Jangan sampai ketika sudah diputuskan tiba-tiba kajiannya, mohon maaf, agak melenceng sedikit jadi polemik lagi," kata dia.

Sementara Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ade Erlangga Masdiana menambahkan pihaknya masih melakukan pengkajian penghapusan UN. Sebab, masih banyak masukan berbagai pihak agar rencana ini berjalan dengan baik.

“Jadi ini sudah dikaji dengan matang dan memang ini kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pak menteri. Tapi belum tiga bulan pak menteri sudah keluarkan,” ucapnya. 

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA