REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi X Syaiful Huda menyambut baik kebijakan Menteri Pendidkan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang mengubah sistem ujian nasional (UN) dengan sistem yang lebih sederhana. Menurutnya sejak awal komisi X mendukung kebijakan tersebut.

"Tinggal langkah apa saja yang harus disiapkan untuk menuju perubahan ini, kebijakan penghapusan UN. Itu yang lebih penting supaya ini tidak menjadi kebijakan parsial dan tidak implementatif di lapangan," kata Syaiful kepada wartawan, Rabu (11/12).

Ia menganggap UN tidak ada lagi relevan bagi dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Hal itu lantaran UN kerap bikin stres semua pihak.

"Siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, bahkan bupati walikota juga stres. Dari situ saja saya kira ini harus lebih baik," ujar politikus PKB tersebut.

Ia optimistis bahwa sistem baru yang akan diterapkan nantinya akan lebih baik dari UN. Apalagi, imbuhnya, UN kerap dikritisi oleh para pegiat pendidikan.

Rencananya Komisi X akan memanggil Kemendikbud besok, Kamis (12/12). Salah satu agenda yang ditanyakan yaitu terkait kebijakan penghapusan UN.

"Prinsip kita dukung, sangat mendukung, tinggal pascapenghapusan ini apa langkah-langkahnya karena yang kita hadapi ini dunia pendidikan nasional yang problemnya pelik, kompleks. Jangan sampai kebijakin ini berhenti sampai di papper aja," jelasnya.

Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Makarim menyatakan akan mengubah sistem penilaian pendidikan nasional menjadi lebih sederhana. Ia mengatakan, pada 2021, sistem penilaian yang selama ini menggunakan UN akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

Ikuti Whatsapp Channel Republika