Tuesday, 26 Jumadil Awwal 1441 / 21 January 2020

Tuesday, 26 Jumadil Awwal 1441 / 21 January 2020

Pemerintah-Kadin Finalisasi Aturan Klaster Upah dan Pesangon

Jumat 13 Dec 2019 12:12 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Nidia Zuraya

Upah buruh dan pekerja (foto ilustrasi). Pemerintah akan menerbitkan omnibus law terkait upah dan pesangon pekerja di Indonesia.

Upah buruh dan pekerja (foto ilustrasi). Pemerintah akan menerbitkan omnibus law terkait upah dan pesangon pekerja di Indonesia.

Pemerintah akan mengatur 11 klaster dalam omnibus law terkait lapangan kerja.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan segera mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Saat ini klaster ketenagakerjaan seperti upah, pesangon, izin tenaga kerja dan lainnya dalam tahap pembahasan dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan Rancangan UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dapat diajukan ke DPR pada Januari 2020. "Soal ketenagakerjaan masih dalam pembahasan dengan Menaker (Menaker Ida Fauziyah). Isinya terkait tentu izin tenaga kerja, definisi jam kerja, pekerjaan yang fleksibel, prinsip hiring (perekrutan) dan firing (pemecatan), teknisnya masih sama Kemenaker, belum final," ujarnya Kamis malam (12/12).

Selain klaster ketenagakerjaan yang masih dibahas, pemerintah akan mengatur 10 klaster lainnya dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Adapun total 11 klaster itu antara lain Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan  Kawasan Ekonomi.

Sementara Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sekaligus Ketua Satuan Tugas Omnibus Law Rosan Roslani menambahkan klaster tentang ketenagakerjaan memang tidak dibahas.

"Memang dari pembahasan tadi soal ketenagakerjaan belum dibahas karena belum rampung oleh Kemenaker. Ini masih bisa berubah dan belum final jadi tadi tidak dibahas  untuk untuk ketenagakerjaan tadi," ucapnya.

Menurut Rosan aspek-aspek ketenagakerjaan yang akan masuk dalam Omnibus Law akan rampung pada sepakan ke depan. "Tapi saya belum bisa ngomong, belum  final soalnya. Tapi pekan depan (tenggang waktunya)," ucapnya.

Sebagai Ketua Kadin, pihaknya berharap kepentingan pekerja dan juga dunia usaha dapat terakomodir dalam klaster ketenagakerjaan ini. "Tentunya ya bagaimana satu sisi kepentingan dari tenaga kerja itu terwadahi dan juga dari dunia usaha keinginanya tercapai, memang kita sedang mencari jalan tengahnya," ucapnya.

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA