Sunday, 1 Jumadil Akhir 1441 / 26 January 2020

Sunday, 1 Jumadil Akhir 1441 / 26 January 2020

BTN Targetkan Panyaluran KPR Nonsubsidi Tumbuh 12 Persen

Jumat 13 Dec 2019 00:51 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Gita Amanda

BTN menargetkan KPR nonsubsidi tahun depan tumbuh 12 persen. Foto nasabah BTN sedang membuka situs rumahmurahbtn.co.id di Jakarta.

BTN menargetkan KPR nonsubsidi tahun depan tumbuh 12 persen. Foto nasabah BTN sedang membuka situs rumahmurahbtn.co.id di Jakarta.

Foto: Edwin Dwi Putranto/Republika
BTN memperkirakan penyaluran KPR nonsubsidi masih tumbuh tahun depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memperkirakan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Nonsubsidi masih tumbuh pada tahun depan. Setidaknya KPR nonsubsidi bisa tumbuh kisaran 10 persen-12 persen atau menyamai pertumbuhan kredit secara umum yang ditarget oleh Bank Indonesia.

Direktur Finance, Planning & Treasury BTN Nixon L P Napitupulu mengatakan ada empat faktor utama yang akan mendorong pertumbuhan KPR nonsubsidi. Pertama, tumbuhnya kelas emerging affluent yang diperkirakan sebesar 125 juta orang pada tahun depan dan memiliki daya beli yang besar. 

“Mayoritasnya diprediksi adalah generasi milenial. Jadi peluang KPR pun masih dapat tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan kredit yang cukup besar khususnya segmen KPR nonsubsidi,” ujarnya kepada Republika di Jakarta, Kamis (12/12) lalu.

Faktor kedua, menurut Nixon, penerapan pelonggaran LTV oleh Bank Indonesia yang berlaku mulai Desember 2020, kemungkinan akan berdampak pada tahun depan. Ketiga, akan selesainya proyek-proyek infrastruktur transportasi yang akan meningkatkan permintaan perumahan di kawasan Transit Oriented Development (TOD).

Keempat, faktor yang terakhir pemberian insentif perpajakan oleh Kementerian Keuangan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Insentif tersebut merupakan peningkatan batasan tidak kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rumah sederhana sesuai daerahnya, pembebasan PPN atas rumah atau bangunan korban bencana alam, peningkatan batasan hunian mewah yang dikenakan PPh dan PPnBM dari Rp 5 miliar atau Rp 10 miliar menjadi Rp 30 miliar dan penurunan tarif PPh Pasal 22 atas hunian mewah dari tarif lima persen menjadi satu persen serta simplifikasi prosedur PPh penjualan tanah atau bangunan dari 15 hari menjadi tiga hari.

"Bersaing ceruk KPR nonsubsidi sangat ketat karena kita bersaing dari sisi cost of fund. BTN akan meraih sumber pendanaan jangka panjang sekitar 15 tahun atau lebih, sehingga dapat membuat skema KPR yang cicilannya makin terjangkau,” ucapnya.

Tak hanya itu, Nixon menyebut perseroan akan mempersiapkan pendanaan jangka panjang yang mumpuni sekaligus meracik program KPR baru yang akan memperkuat segmen bisnis BTN yang lain seperti tabungan dan transaksi perbankan.

“Generasi milenial menjadi sasaran utama. Namun bukan berarti kita tidak menggali potensi generasi lain karena kami akan menggunakan Big Data Analytic untuk meracik produk atau layanan perbankan yang sesuai dengan karakter nasabah kami baik KPR atau non-KPR,” jelasnya.

Baca Juga

Kendati demikian, Nixon menilai sejumlah tantangan akan dihadapi perseroan khususnya pembiayaan properti pada tahun depan. Apalagi ketidakpastian ekonomi global masih menghadang sektor properti di Indonesia.

“Saat ini perbankan bersikap hati-hati menghadapi tantangan likuiditas dan tekanan kredit bermasalah. Ancaman resesi ekonomi global masih menghadang sektor properti,” ucapnya.

Menurutnya tantangan tersebut dapat diatasi karena adanya sejumlah insentif yang diberikan pemerintah seperti kuota bantuan pembiayaan rumah, insentif perpajakan hingga penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia dan pelonggaran Loan To Value (LTV) masih mampu mendorong sektor properti tumbuh signifkan pada tahun depan.

“Laju pertumbuhan kredit termasuk untuk sektor properti kami proyeksikan hanya akan tumbuh single digit,” ucapnya.

Nixon menilai pertumbuhan kredit properti seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi maupun nonsubsidi, serta kredit agunan rumah dan kredit pembangunan rumah akan tumbuh single digit karena anggaran pemerintah untuk subsidi perumahan yang terbatas.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyatakan APBN menganggarkan Rp 11 triliun memfasilitasi subsidi pembiayan 102.500 unit pada tahun depan. Adapun jumlah unit rumah yang dapat mendapat subsidi tersebut lebih rendah dari tahun lalu  sebesar 280 ribu unit dan tahun ini sebesar 162 ribu unit.

“Pembiayaan perumahan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam penyediaan perumahan. Saat ini APBN memberikan porsi yang tidak banyak atau kurang dari dua persen, jadi pertumbuhan KPR subsidi sangat terkatrol dengan APBN. Namun ke depan, kehadiran BP Tabungan Perumahan Rakyat bisa menjadi harapan bagi industri properti,” ucapnya.

Ke depan Nixon pun memastikan kontribusi BTN terhadap Program Sejuta Rumah tetap tinggi meski alokasi APBN tidak selalu meningkat. Berdasarkan catatan BTN, sejak 2015 ketika program tersebut bergulir, BTN telah menyalurkan pembiayaan untuk sekitar 3,10 juta unit ke KPR subsidi maupun nonsubsidi.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA