Kamis 12 Dec 2019 16:43 WIB

Pengamat Sarankan Penghapusan UN Diuji Coba Secara Lokal

UN rencananya akan dihapuskan pada 2021.

Rep: Mabruroh/ Red: Dwi Murdaningsih
UN rencananya akan dihapuskan pada 2021. foto:  Pelajar SMP saat mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di ruang kelas SMP Negeri 5 Kota Sorong, Papua Barat, Selasa (23/4/2019).
Foto: Antara/Olha Mulalinda
UN rencananya akan dihapuskan pada 2021. foto: Pelajar SMP saat mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di ruang kelas SMP Negeri 5 Kota Sorong, Papua Barat, Selasa (23/4/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —  Pengamat pendidikan Edy Suandi Hamid menilai munculnya wacana penghapusan ujian nasional (UN) memberikan dampak kepada siswa dan juga guru. Kendatipun rencana penghapusan UN tersebut baru akan diaplikasikan pada 2021.

Menurut dia, rencana penghapusan UN sebaiknya diuji coba di wilayah tertentu sebelum berlaku nasional. “Jadi jangan langsung lempar isu, karena apa? Karena di sekolah-sekolah ini langsung berdampak,” ujar Edy kepada Republika.co.id, Kamis (12/12).

Baca Juga

Guru di sekolah, lanjut Edy, tentunya telah menyiapkan materi-materi dan hal-hal lain untuk menyambut UN, begitupun dengan siswa. Tapi kemudian mucul wacana bahwa UN akan dihapuskan.

“Ini saya duga tapi saya yakin itu terjadi. Ketika mereka sudah menyiapkan untuk UN, materinya begini- begini, itu bisa kendor lagi, jadi kendor (semangat) mereka,” ungkapnya. 

Sama halnya seperti akreditasi. Menurut  Edy, selama ini akreditasi didewakan. Tapi tiba-tiba diberitahukan bahwa akreditasi tidak penting dan dianggap bahwa akreditas tidak menentukan mutu pada realisasinya.

 “Jadi (kalau) mau diperbaiki monggo, tapi kalau dihapuskan? Ngapain saya sudah berdarah-darah tiba-tiba muncul statmen seperti itu (dihapuskan),” ujar Edy.

Edy berharap agar pemerintah khususnya Kemendikbud agar kembali mengkaji wacana penghapusan UN. Meski hasilnya tetap pada kesimpulan bahwa UN harus dihapuskan, paling tidak dia menyarankan agar tidak langsung dalam skala nasional.

“Jangan langsung membuat keputusan dan jadikan masyarakat sebagai ajang coba, kalau mau uji coba silahkan di lab atau di wilayah tertentu jangan langsung nasional,” tuturnya.

Termasuk kata dia, konsep Asessment kompetensi minimum dan survei karakter yang digadang-gadang akan menggantikan UN. Edy berharap konsep tersebut juga sudah berdasarkan kajian yang matang.

“Nah itu (asessment) harus dijelaskan kepada publik. Tapi sekali, tidak bisa tiba-tiba diganti asessment perlu diuji dulu pakai asessment itu sudah yang paling baik atau belum. Bagaimana kita hipotesa itu lebih baik dari UN,” ucapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement