Tuesday, 7 Sya'ban 1441 / 31 March 2020

Tuesday, 7 Sya'ban 1441 / 31 March 2020

UN Dihapus, Khofifah Himpun Masukan dari MKKS

Kamis 12 Dec 2019 15:28 WIB

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Christiyaningsih

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ingin menggali masukan dari MKKS soal UN. Ilustrasi.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ingin menggali masukan dari MKKS soal UN. Ilustrasi.

Foto: Republika TV/Muhammad Rizki Triyana
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ingin menggali masukan dari MKKS soal UN

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa enggan berkomentar terlalu banyak mengenai kebijakan baru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang menghapuskan ujian nasional. Khofifah menyatakan untuk menyikapi kebijakan tersebut, ia ingin bertemu dengan beberapa pihak untuk membahasnya lebih dalam. Salah satunya menggali masukan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan pelaku dunia pendidikan.

"Nantilah. Saya ingin ketemu dengan MKKS. Saya ingin ketemu dengan stakeholder yang hari ini mengelola pendidikan. Titik ketemunya bagaimana supaya semua bisa seiring," ujar Khofifah di Surabaya, Kamis (12/12).

Para pengelola pendidikan, kata Khofifah, merupakan pihak strategis yang bisa memberikan masukan. Tidak hanya tentang format sistem ujian yang dapat dijadikan tolok ukur capaian pendidikan, tetapi juga rencana sistem pendidikan tiga hari sekolah dan sisanya homeschooling.

"Kan tidak hanya soal ujian nasional. Tapi soal rencana yang terkomunikasi ke kami yaitu kemungkinan pelaksanaan sekolah dengan tiga hari masuk dua hari homeschooling. Ini harus dicari format implementasi yang di lapangan seperti apa," ujar Khofifah.

Khofifah berpendapat, banyak variabel yang dapat menjadi dipertimbangkan. Semisal kondisi sekolah di daerah, harus ditinjau apakah memang sesuai untuk diterapkan aturan tersebut atau tidak. Ini karena tidak semua siswa berada di lingkungan yang infrastrukturnya mendukung.

"Seperti rumahnya. Kalau di negara di luar itu kan ada ukurannya misalnya anak tiga ukuran minimal rumahnya sekian. Nah kita kan belum mengarah ke sana," kata Khofifah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebut mulai 2021 pemerintah akan mengganti mekanisme Ujian Nasional. Di 2021, UN akan diganti menjadi assessment (penilaian) kompetensi minimum dan survei karakter. Dia menjelaskan penilaian kompetensi minimum merujuk pada dua hal yakni literasi dan numerasi.

Numerasi merupakan kemampuan menganalisis angka-angka. Dengan demikian, kata Nadiem, penilaian kompetensi minimum nantinya bukan berdasarkan mata pelajaran lagi. Survei karakter adalah pengamatan guru terhadap perilaku dan sikap peserta didik sesuai dengan Pancasila.

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA