Wednesday, 25 Jumadil Akhir 1441 / 19 February 2020

Wednesday, 25 Jumadil Akhir 1441 / 19 February 2020

Mantan Bupati Simeulue Dituntut 5 Tahun Penjara

Rabu 11 Dec 2019 22:39 WIB

Red: Andri Saubani

Terdakwa mantan Bupati Simeulue Aceh, Darmili (kanan).

Terdakwa mantan Bupati Simeulue Aceh, Darmili (kanan).

Foto: Antara/Ampelsa
Mantan Bupati Simeulue Darmili dinilai terbukti korupsi penyertaan modal PDKS.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut mantan Bupati Simeulue, Darmili dengan hukuman 5 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada penyertaan modal Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS). Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sahdansyah, Iqbal, dan Herman dari Kejaksaan Tinggi Aceh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh di Banda Aceh, Rabu (11/12).

Sidang dengan majelis hakim diketuai Juandra. Terdakwa Darmili hadir ke persidangan mengenakan pakaian safari cokelat didampingi penasihat hukumnya Junaidi.

Sebelum JPU membacakan tuntutannya, terdakwa Darmili memohon kepada majelis hakim mengizinkannya tidak berada di ruang sidang karena kondisinya sakit. Permohonan tersebut dikabulkan dan terdakwa Darmili keluar dari ruang sidang menuju di ruang tunggu pengadilan tersebut. Terdakwa Darmili kembali ke ruang sidang setelah pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum.

Selain hukuman lima tahun penjara, JPU juga menuntut terdakwa Darmili membayar denda Rp200 juta subsidair enam bulan penjara. Serta menuntut Bupati Simeulue 2002-2007 dan 2007-2012 itu membayar kerugian negara Rp3,082 miliar.

JPU menyebutkan, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti uang setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, maka harga benda terdakwa yang sudah disita berupa rumah dan tanah serta dua unit mobil dilelang.

"Apabila harta tersebut tidak mencukupi, maka kami mohon majelis hakim memutuskan agar harta lainnya turut disita. Jika terdakwa tidak memiliki harga membayar hukuman pengganti, maka diganti dengan pidana penjara dua tahun tiga bulan," sebut JPU Sahdansyah.

Berdasar fakta persidangan, sebut JPU, terdakwa Darmili menerima uang dari PDKS baik secara langsung maupun tidak. Di antara uang pembelian dan penimbunan tanah. Kemudian, uang yang dikirim ke rekening atas nama orang lain.

"Total uang yang diterima terdakwa dari PDKS mencapai Rp3,082 miliar. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 12 e UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Sahdansyah.

Atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa Darmili, Junaidi menyatakan akan menyampaikan nota pembelaan pada persidangan berikutnya.

"Kami meminta majelis hakim memberikan waktu kepada kami untuk menyusun nota pembelaan selama tujuh hari," kata Junaidi menyebutkan.

Majelis hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut. Majelis hakim beralasan perkara tersebut harus segera diputuskan. Sidang dilanjutkan Senin (17/12).



TAKE

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA