REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid menolak anggapan yang menyebut Dewan Pengawas (Dewas) KPK akan menjadi alat pemerintah untuk mengendalikan KPK. Ia meyakini, formasi Dewas yang akan dipilih Presiden Joko Widodo akan diisi orang terbaik.

"Tidak juga begitu (jadi alat pemerintah). Yang jadi kontrol kan rakyat, semuanya kan kontrol, Presiden juga dikontrol rakyat, DPR juga dikontrol rakyat. Kita berpikir positiflah bahwa apa yang menjadi kewenangannya akan dilakukan secara maksimal," ujar Jazilul saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (11/12).

Jazilul mengapresiasi Jokowi yang sudah menyiapkan nama-nama Dewan Pengawas ini. Menurut Jazilul, penunjukkan Dewas pertama kali berdasarkan undang-undang memang menjadi kewenangan Presiden.

"Alhamdulillah, nanti Dewas yang ada akan bekerja lebih baik dalam pemberantasan korupsi," ujar Wakil Ketua MPR RI ini.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum (FH) Universitas Gajah Mada (UGM) Zaenur Rohman memprediksi dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal diisi orang dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sudah tentu yang akan dipilih adalah orang yang dipercaya Presiden, atau dalam bahasa lainnya Dewas akan diisi orangnya Presiden," kata Zaenur Rohman pada Republika.co.id, Rabu (11/12).

Untuk pertama kali Dewas KPK untuk periode 2019 - 2023 yakan dibentuk oleh Presiden RI Joko Widodo. Anggota dewas pilihan Joko Widodo akan mengawasi kinerja Firli Cs yang terpilih sebagai pimpinan KPK.

Adanya Dewas ini pun disimpulkan Zaenur hanya sebagai alat. Presiden dan Pemerintah untuk mengendalikan lembaga antirasuah di Indonesia itu. "Ini bisa menjadi pintu masuk bagi pemerintah mengendalikan KPK," ujar dia.