Monday, 23 Jumadil Akhir 1441 / 17 February 2020

Monday, 23 Jumadil Akhir 1441 / 17 February 2020

Pemutihan Denda PBB, Hore…(?)

Selasa 10 Dec 2019 23:50 WIB

Red: Yudha Manggala P Putra

Menghitung Pajak/ilustrasi

Menghitung Pajak/ilustrasi

Foto: flickr
Pengelolaan pajak menurut saya belum mampu menyejahterakan masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, -- Saat-saat pemutihan denda bisa jadi momen yang dinantikan para penunggak pajak. Di Kota Medan, BPPRD membebaskan denda PBB hingga akhir Desember 2019 (Pemkomedan.go.id, 2/12). Tentu kebijakan ini mengundang orang berbondong-bondong membayar pajak pokok yang sebelumnya tertunggak. 

Semakin lama menunggak maka semakin besar besaran dendanya. Maka dengan adanya pemutihan ini, masyarakat hanya cukup membayar pajak pokoknya saja. Namun demikian, pajak tetap menjadi bayang-bayang masyarakat sebab menjadi kewajiban kontiniu yang harus dibayar kepada negara.

Banyak negara menjadikan pajak sebagai tulang punggung keuangan. Penarikan di antaranya berasal dari pajak pusat dan pajak daerah.

Dalam lingkup pajak daerah, asal uang pajak diantaranya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan masih banyak pajak-pajak lainnya.

Sayangnya retribusi pengelolaan pajak belum mampu menyejahterakan masyarakat secara keseluruhan walaupun hal ini menjadi fungsi pajak sendiri.

Tidak jarang kita melihat sarana dan fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, jembatan dan sebagainya masih kesulitan mendapat kucuran dana sebab regulasi yang rumit. Malah banyak perbaikan sarana-sarana umum yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan yang berasal dari donasi-donasi masyarakat juga.

Artinya pajak belum mampu menutupi kekurangan yang ada. Justru rakyat semakin tercekik dengan beban kehidupan yang harus mereka tanggung sehari-hari. Maka bila kesejahteraan masyarakat yang menjadi tupoksi negara, harusnya tidak sekedar penghapusan denda pajak yang dikeluarkan, melainkan bebas pajak secara total. Bila negara kehilangan sumber utama pemasukan negara, maka negara harus mencari sumber pemasukan yang lain, namun ini mustahil bila sistemnya kapitalis.

Islam sebagai sistem kehidupan memiliki konsep yang jelas dalam pemasukan negara. Melalui pembagian kepemilikan harta, Islam membatasi wilayah yang boleh dikelola oleh negara. Misalnya pada harta kepemilikan umum yang meliputi sumber daya alam (SDA) air, api, dan padang rumput. Rasulullah SAW bersabda, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Hasil pengelolaan inilah yang akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, sehingga tidak perlu membayar pajak untuk menikmati fasilitas umum. Jadi, di dalam Islam tidak ada wajib pajak yang membebani rakyat, sebab secara lahiriah SDA adalah anugerah dari sang pencipta untuk dikelola bersama. Bukan diprivatisasi oleh negara sendiri ataupun oleh segelintir orang saja, sehingga bila rakyat ingin manfaatnya harus membayar dengan harga yang ditetapkan.

Wallahu’alam bisshawab.

*Oleh: Rahmah Khairani, Aktivis The Great Muslimah Community Medan

Aktivis The Great Muslimah Community Medan

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
Disclaimer: Retizen bermakna Republika Netizen. Retizen adalah wadah bagi pembaca Republika.co.id untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal. Republika melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda baik dalam dalam bentuk video, tulisan, maupun foto. Video, tulisan, dan foto yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim. Silakan kirimkan video, tulisan dan foto ke retizen@rol.republika.co.id.
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA