Bhinneka Tunggal Ika, itulah Indonesia. Meski berbeda-beda, tetap satu jua. Terdiri dari berbagai bangsa, suku, bahasa dan agama. Masing-masing dijamin sesuai dengan Undang Undang atas kebebasannya.
Jika ada tindak diskriminasi berdasar SARA, bisa ditindak segera. Laporkan ke pihak berwajib, lalu ikuti prosedurnya. Keutuhan bangsa nomor satu, katanya.
Belum lama ini, pemerintah beri ruang lebih bagi yang ingin berkontribusi menjaga negara. Situs jejaring aduan ASN salah satunya. Web aduanasn.id sedang akan digencarkan secara nasional demi terhindarnya ASN dari musuh bersama kita, yaitu radikalisme, ujar banyak tokoh dimedia massa. Bagi seorang abdi negara, terindikasi terpapar isu radikal adalah hal yang harus segera diberi penyadaran supaya tidak menjalar.
Sayangnya usulan ini tak diamini oleh semua, analisis kedepannya justru berpotensi menuai konflik. Pasalnya, tidak semua paham makna radikalisme secara benar, bahkan pemerintah sendiri masih sering blunder terhadap isu ini. Jika dikatakan radikalisme adalah yang anti pancasila,
"Memangnya saat ini pancasila-nya ada? Kalo Pancasila ada, air kita nggak beli, Pak", seru Sudjiwo Tejo dalam suatu forum diskusi di salah satu stasiun tv swasta. Jika radikalisme yang dimaksud adalah menggunakan kekerasan untuk menyampaikan aspirasi, OPM yang telah beraksi berkali-kali dengan menghilangkan nyawa baik aparat maupun warga sipil tak pernah sekalipun disebut radikal?
Jika radikalisme adalah yang ingin mendirikan Khilafah, benarkah Khilafah yang merupakan ajaran Islam adalah biang kerok permasalahan di negeri ini? Jika masih banyak definisi yang rancu, maka jelas wacana aduan ini akan menyasar sembarang orang, menimbulkan masalah baru yang lebih pelik.
Dampak yang paling mudah terdeteksi adalah, berkembangnya kecurigaan berlebih terhadap sesama warga negara. Alih-alih menjaga persatuan, justru memberi lahan bagi tumbuh suburnya bibit-bibit perpecahan.
Sesama kolega diprovokasi untuk saling memata-matai, setiap prasangka bisa dibenarkan demi tujuan yang memungkinkan untuk diselewengkan. Banyak netizen yang mempertanyakan, mengapa tidak didahulukan aduan terhadap ASN yang tidak disiplin dalam bekerja? Atau yang terindikasi korupsi? Bukankah itu lebih urgent disolusikan dibanding framing radikal yang bau-baunya hanya menyasar umat Islam?
Dibalik radikalisme yang terus menerus digoreng ini, kita melihat betapa permasalahan negeri banyak terbengkalai. Apakah pemerintah lupa bahwa masih ada 22 juta rakyat miskin yang kelaparan setiap harinya?
Dua juta bayi di aborsi setiap tahunnya? Ratusan ribu guru tidak digaji selama berbulan-bulan lamanya? Petani menjerit karna tak bisa menjual hasil panennya? Anak-anak mengemis dipinggir jalan sebab tak mampu membayar biaya sekolahnya? Pemuda tergerus liberalisme budaya seraya kehilangan jati dirinya?
Kebijakan yang diterapkan penguasa seharusnya mampu menjadi solusi bagi berbagai keluhan rakyatnya. Bukan malah mengalihkan perkara pada isu yang tidak jelas yang disasarnya. Nampaknya pemerintah butuh lebih banyak berkaca, atas kepengurusannya terhadap warga negara yang menjadi tanggungjawabnya.
Sungguh kekuasaan itu hanya akan jadi kehinaan bagi pemiliknya, jika ia tidak amanah dan bertentangan dengan syariat-Nya. Kepemimpinan dunia akan sirna, sedang diakhirat sungguh tak terkira balasannya. Tidakkah mereka takut akan do’a manusia-manusia akar rumput yang merasa tak dipenuhi hak-haknya, terdzhalimi oleh sistem yang semakin hari semakin menghimpit kehidupannya?
Wajar saja, sebab kini aturan agama tak lagi dihiraukan, Allah tak lagi dinomorsatukan. Sekulerisme telah sempurna diterapkan di negeri yang mayoritas beragama Islam. Negeri ini jauh dari keberkahan, sebab berada dibawah titah negara adidaya yang tak bertuhan. Wallaahu’alam.
Oleh Salma Banin, Aktivis Mahasiswa
Ikuti Whatsapp Channel Republika
