Wednesday, 2 Rajab 1441 / 26 February 2020

Wednesday, 2 Rajab 1441 / 26 February 2020

Bupati Minta Isteri ASN tak Pengaruhi Suami untuk Korupsi

Senin 09 Dec 2019 17:03 WIB

Rep: Eko Widiyatno/ Red: Andi Nur Aminah

Ilustrasi Sidang Korupsi

Ilustrasi Sidang Korupsi

Foto: Foto : MgRol112
Di balik kesuksesan suami ada peran isteri, begitu juga jika suami tak sukses.

REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Peringatan Hari Anti Korupsi se Dunia yang digabungkan dengan peringatan HUT Ke-20 Dharma Wanita Persatuan (DWP), menjadi kesempatan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi untuk 'menyentil' para isteri ASN. Dalam upacara peringatan dilaksanakan di pendopo Setda setempat, Senin (9/12), Bupati minta para isteri ASN tidak memengaruhi suaminya untuk korupsi.

Baca Juga

Dia mengingatkan, di balik kesuksesan suami ada peran isteri di dalamnya. Demikian juga sebaliknya, bila suami tidak sukses. "Untuk itu, anggota Dharma Wanita yang merupakan isteri ASN, harus bisa selalu menjaga keharmonisan keluarga. Jangan sampai anggota DWP memengaruhi suaminya untuk korupsi," jelas Bupati.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga membacakan amanat Gubernur Jateng Ganjar Pranowo terkait dengan peringatan Hari Anti Korupsi se Dunia. Gubernur mewanti-wanti kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja keras. Tapi jangan tamak, atau jangan mengharap imbalan lebih.

Gubernur meminta agar para ASN meneladani dua bapak Proklamator, Soekarno dan Muhammad Hatta. Bung Karno saat di Istana Merdeka kerap harus mengurungkan keinginannya untuk sekadar makan pisang goreng dan nasi kecap, karena sama sekali tidak punya uang. Sedangkan Bung Hatta, karena kehati-hatiannya terhadap uang negara, tidak mau menggunakan secarik kertas dari kantor untuk keperluan pribadinya.

"Dwitunggal itu sangat memegang teguh ajaran leluhur ‘sepi ing pamrih rame ing gawe’ dan ‘memayu hayuning bawono’. Kita diwanti-wanti untuk bekerja keras, tapi jangan tamak, jangan mengharap imbalan lebih," kata Ganjar dalam amanatnya.

Gubernur menyebutkan, korupsi merupakan bentuk kejahatan destruktif yang tidak hanya akan menghancurkan pribadi atau keluarga, tapi juga akan merusak tatanan masyarakat dan negara.  Menurut Gubernur, sejak 2013 Pemprov Jateng telah mencanangkan gerakan '//Mboten Korupsi Mboten Ngapusi'. Slogan ini, bukan hanya berlaku di lingkungan pemerintahan provinsi, tapi juga seluruh pelosok Jawa Tengah.

"Di kalangan pemerintahan, mental pejabat lama kita dobrak. Sistem jadul kita rombak. Pungli kita sikat dengan teknologi, setoran kepada atasan kita berantas dengan lelang jabatan, manipulasi anggaran kita semprot dengan digitalisasi, mafia-mafia proyek kita hantam dengan keterbukaan," katanya.

Pertanyaannya, Ganjar mengatgakan, apakah gerakan itu sudah cukup efektif untuk menghilangkan laku koruptif? Gubernur mengakui, hal itu ternyata 'masih jauh panggang dari api', atau masih jauh dari harapan.

"Tapi sesakit dan selelah apa pun, harus terus dilakukan. Nasi belum jadi bubur, kayu belum jadi arang. Kita akan terus perkuat upaya pemberantasan korupsi," katanya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA