Sunday, 24 Jumadil Awwal 1441 / 19 January 2020

Sunday, 24 Jumadil Awwal 1441 / 19 January 2020

Rugikan Negara Rp 1,5 Miliar, Garuda Cuma Didenda Rp 25 Juta

Senin 09 Dec 2019 16:51 WIB

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Friska Yolanda

Pesawat Garuda Indonesia dan beberapa maskapai lainnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Pesawat Garuda Indonesia dan beberapa maskapai lainnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Foto: Republika TV/Wisnu Aji Prasetiyo
Aturan denda sesuai dengan Permenhub Nomor 78 Tahun 2017.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Garuda Indonesia berpotensi merugikan negara Rp 532 juta sampai Rp 1,5 miliar. Hanya saja, denda yang akan dikenakan kepada Garuda tak akan besar.

Baca Juga

"Iya (secara) institusi, denda antara Rp 25 sampai Rp 100 juta," kata Polana di Gedung Kemenhub, Senin (9/12).

Polana menjelaskan aturan denda tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan. Dia memastikan surat pelanggaran administrasi kepada Garuda sudah disampaikan hari ini (9/12) terkait dengan ketidaksesuaian terhadap flight approval atau persetujuan terbang.

"Kami menunggu reaksinya (respons Garuda). Batasnya ya begitu dikeluarkan (surat) paling lama tujuh hari," tutur Polana.

Sebelumnya, Polana menjelaskan dalam ferry flight dalam dan luar negeri, wajib memiliki persetujuan terbang. Selain itu juga tidak diperbolehkan untuk membawa kargo dan penumpang dengan tujuan komersial.

Namun, kata Polana, apabila terdapat kargo dan penumpang yang harus diangkut harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan. "Ini guna mendukung operasional penerbangan ferry flight tersebut," tutur Polana.

Berdasarkan pendalaman Kemenhub, Garuda Indonesia terbukti melakukan pelanggaran. Polana menegaskan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA