REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, tahun depan program vokasi akan ditingkatkan. Dengan begitu dapat memenuhi kebutuhan industri terhadap tenaga kerja yang terampil. 

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Arif Baharudin, menyebutkan ketidakcocokan atau mismatch antara jenis pekerjaan dengan pendidikan merupakan masalah besar. 

Maka, kata dia, pemerintah berencana memberikan pelatihan vokasi kepada 6.000 lebih orang setiap tahun. Hanya saja, dia mengakui, rencana itu saja belum cukup. "Jadi kita berikan reduction pajak untuk swasta dalam terapkan program tersebut," tutur dia. 

Arif menilai, perlu kolaborasi antara kementerian lembaga dan swasta untuk mendorong program vokasi. "Dengan begitu program tersebut bisa dieksekusi," ujar Arif pada 

Menurutnya, daya saing tenaga kerja Indonesia pun masih rendah. Pasalnya sekitar 60 persen pekerja memiliki latar belakang pendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Sebenarnya, lanjut dia, pemerintah sudah memiliki banyak inisiatif baik di bidang kesehatan maupun pendidikan. Beberapa di antaranya bertujuan mendorong produktivitas tenaga kerja. "Tidak hanya membuka lapangan kerja, tapi bagaimana memberi perlindungan jaminan sosial kepada para pekerja," kata Arif. 

Dia menyebutkan inisiatif pemerintah di bidang pendidikan meliputi pemberian beasiswa, baik lewat Bidik Misi, LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), maupun lainnya. 

Dia menyatakan, pemerintah akan semakin fokus di bidang pendidikan. Sebagai informasi, pada 2020, pemerintah mengalokasikan 20 persen atau sebesar Rp 505,8 triliun dari total belanja negara dalam APBN 2020 sebesar Rp2.540,4 triliun untuk kebutuhan pendidikan atau sumber daya manusia. (Iit Septyaningsih) 

Ikuti Whatsapp Channel Republika