Tuesday, 7 Sya'ban 1441 / 31 March 2020

Tuesday, 7 Sya'ban 1441 / 31 March 2020

Muba Benahi Database Perkebunan dan Kebun Rakyat

Rabu 04 Dec 2019 11:23 WIB

Rep: Maman Sudiaman/ Red: Agus Yulianto

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus melakukan pembenahan perkebunan pada komoditi utamanya yakni karet dan sawit terkait data base dan peremajaan perkebunan (replanting).

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus melakukan pembenahan perkebunan pada komoditi utamanya yakni karet dan sawit terkait data base dan peremajaan perkebunan (replanting).

Foto: Antara/Wahdi Septiawan
Muba juga akan melakukan upaya sertifikasi perkebunan milik masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, MUBA -- Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus melakukan pembenahan perkebunan pada komoditi utamanya yakni karet dan sawit terkait data base dan peremajaan perkebunan (replanting).

Demikian diungkapkan Bupati Muba H Dodi Reza Alex melalui Kepala Dinas Perkebunan Muba Iskandar Syahrianto pada acara Diskusi dengan Tema Musi Banyuasin Membangun Kawasan Industri Melalui Pendekatan Lanskap Ekologi, dan Komoditi Budaya Lestari, di Whydam Hotel Palembang, Selasa (3/12).

photo
Kepala Dinas Perkebunan Muba Iskandar Syahrianto bersilturahim usai Diskusi dengan Tema Musi Banyuasin Membangun Kawasan Industri Melalui Pendekatan Lanskap Ekologi, dan Komoditi Budaya Lestari, di Whydam Hotel Palembang, Selasa (3/12).

Kadisbun Muba mengungkapkan, ada 1,4 juta hektare luas lahan di Muba, dan sekitar 950 ribu hektare merupakan perkebunan kelapa baik kelapa sawit ataupun karet. “Kami terus konsiten untuk kemajuan perkebunan Muba, cara yang dilakukan yakni dengan penguatan lembaga petani berbasis data base lahan,” kata Iskandar.

Dia menjelaskan, Pemkab Muba telah mendata pekebun/petani 1 : 50.000 dan akan diperkuat 1 : 2.500 sehingga ke depan setiap persil tanah milik petani dapat diketahui pemiliknya. Kemudian, Dinas Perkebunan Muba juga akan melakukan upaya sertifikasi perkebunan milik masyarakat yang akan dilakukan pada tahun 2020 mendatang.

"Pendekatan lanskap yuridiksi sertifikasi ini sebagai upaya menciptakan petani atau pekebun yang berdaulat dan mudah mengakses modal,” katanya,

Selain pembenahan data base, Pemkab Muba juga konsen dalam pembenahan lahan perkebunan rakyat yang tidak produktif melalui replanting. Saat ini sudah mendapatkan dana peremajaan 12 ribu hektare dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) untuk replanting.

“Sebut saja Perkebunan Sawit ada sekitar 350 ribu tanaman sawit, 80 persennya tidak berkualitas dan produktivitasnya rendah,” ucap Iskandar.

Kepala Divisi UKMK BPDP-KS Helmi Muhansyah menambahkan, terkait hilirisasi, pihaknya sangat mendukung penuh Pemerintah Kabupaten Muba dan berharap juga direplikasi atau menjadi percontohan bagi daerah yang lain.

"Bahkan saat dari sisi risetnya, kami bekerja sama dengan ITB yang membuat katalisnya. Kami bekerja sama mulai dari pendanaan hingga selesai. Sekarang tinggal bagaimana mengimplementasikannya dan Muba adalah salah satu tempatnya, mudah-mudahan kami berhasil mengkolaborasikannya. Selama untuk sawit, kami siap mendukung penuh," kata Helmi.

Mengenai Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), lanjutnya, keberhasilan luasan lahan yang didanai BPDP-KS bergantung pada rekomendasi teknis (rekomtek). "Jika rekomtek sudah masuk di kami pasti akan kami salurkan, BPDP-KS hanya bekerja di belakang layar bukan yang mencari petaninya. Kuncinya ada di rekomtek yang benar kami support dan prosesnya juga tidak lama," ujarnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA