Friday, 9 Rabiul Akhir 1441 / 06 December 2019

Friday, 9 Rabiul Akhir 1441 / 06 December 2019

DPR Rencanakan Pertemukan Semua Pihak Bahas Avtur

Selasa 03 Dec 2019 07:08 WIB

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Friska Yolanda

Harga bahan bakar avtur untuk pesawat udara.

Harga bahan bakar avtur untuk pesawat udara.

Foto: Tim Infografis Republika.co.id
Meski harga avtur mencekik, maskapai belum melanggar batas atas tarif pesawat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi V DPR Lasarus rencanakan akan mempertemukan semua pihak terkait untuk membahas persoalan avtur. Dia mengatakan avtur terlibat banyak dalam kenaikkan harga tiket pesawat yang masih dikeluhkan masyarakat dan maskapai saat ini. 

Baca Juga

"Kita upayakan ada rapat gabungan dengan Komisi V, VI, dan VII dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Perhubungan, termasuk juga Pertamina, maskapai, dan Kementerian Keuangan," kata Lasarus saat rapat kerja persiapan infrastruktur dan transportasi Natal dan Tahun Baru 2019/2020, Senin (2/12). 

Lasarus menegaskan rapat yang akan mempertemukan semua pihak tersebut segera dilakukan dalam waktu dekat. Dia menargetkan pertemuan tersebut akan dilakukan sebelum musim libur Natal dan Tahun Baru 2019/2020. 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan meski harga avtur mencekik namun maskapai belum melanggar batas atas tarif pesawat. Untuk itu, Budi memastikan pemerintah lebih memilih untuk mencarikan jalan bagi Garuda Indonesia, Lion Air, Batik Air, dan Sriwijaya Air memiliki kemampuan sebagai pengguna avtur. 

"Avtur itu 40 persen dari penyebab (menjadi faktor utama) harga tiket pesawat. Oleh karenannya avtur kita akan carikan jalan keluar untuk aada satu penyesuaian harga," ungkap Budi. 

Budi menjelaskan rebalancing harga avtur akan difokuskan. Dia tidak ingin harga avtur di Indonesia bagian timur lebih mahal 30 persen sehingga membuat maskapai menjerit karena harus memenuhi operasionalnya. 

Dia menyarankan bisa saja PPN avtur di Indonesia bagian Timur bisa mendapatkan pelonggaran.

"Misalnya menghilanhkan PPN (avtur) di Indonesia bagian timur karena tinggi sekali," tutur Budi.

Budi menegaskan kompetisi dengan perushaan swasta dalam menyediakan avtur bis me jadi pilihan terakhir. Sebab, jika kompetisi dihadirkan, Budi mengkhawatirkan nantinya akan berakibat buruk karena masih ada impor bahan bakar dan akan berkaitan dengan devisa negara. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA