Sunday, 14 Rabiul Akhir 1442 / 29 November 2020

Sunday, 14 Rabiul Akhir 1442 / 29 November 2020

KPU Sampaikan 11 Isu Strategis

Selasa 03 Dec 2019 00:10 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Muhammad Hafil

Komisioner KPU Viryan Aziz menyebut bahwa KPU menyampaikan 11 isu strategis.

Komisioner KPU Viryan Aziz menyebut bahwa KPU menyampaikan 11 isu strategis.

Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
11 isu strategis itu salah satunya terkait pemilih disabilitas.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait rancangan peraturan komisi pemilihan umum tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih. Komisioner KPU Viryan Aziz menyampaikan ada 11 isu strategis berdasarkan catatan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan pemilu sebelumnya.

Sebelas isu strategis tersebut di antaranya hak memilih bagi pemilih disabilitas, informasi pada DP4, analisis dan sinkronisasi DPT dengan DP4, Tugas PPDP dan PPS dalam kegiatan coklit, kegiatan coklit. Kemudian penyusunan daftar pemilih, penyampaian dan pengumuman DPS, masukan dan tanggapan terhadap DPS yang diumumkan, pemilih rentan pendataan korban bencana alam, lapas, rumah sakit, kemudian pendaftaran dan perlindungan kerahasiaan data pribadi pemilih, serta status hukum panwas kabupaten/kota.

Viryan mengatakan 11 isu strategis tersebut kemudian dikelompokan ke dalam tiga hal. "Pertama tekait dengan perlindungan hak pilih warga negara. Ini substansinya adalah KPU ingin lebih menjamin beberapa hal yang kemarin terlewati pada saat pilkada serentak sebelumnya, sekarang kami pastikan dapat lebih baik lagi," kata Viryan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12).

Baca Juga

Kedua, terkait dengan penguatan hulu data dan proses kegiatan penyusunan daftar pemilihan. Menurutnya penguatan hulu data tersebut dibuat menjadi lebih detail, dan bertujuan membuat pemilih menjadi lebih nyaman. 

"Sebagai contoh secara sederhana ada beberapa masukan pada saat pemilu kemarin, satu keluarga terpisah TPS. Ini sedang kami coba perbaiki untuk pilkada serentak 2020 nanti," ujarnya.

Ketiga, yaitu peningkatan keterbukaan data. Ia menuturkan ada prinsip semakin terbuka kegiatan dalam penyelenggaraan pemilu akan semakin dipercaya publik. 

"Nah tiga hal inilah yang menjadi substansi dari perubahan PKPU ini. Hal lain lebih kepada teknis penataan regulasi menyesuaikan dengan beberapa regulasi lainnya," jelasnya. 

Viryan menjelaskan, misalnya pada isu strategis pertama, nantinya dalam draft perubahan PKPU, pemilih disabilitas punya hak menggunakan hak pilih. Selain itu, KPU juga menghapus salah satu syarat, yaitu syarat pemilih yang mengalami gangguan jiwa. Sebelumnya pada ayat 5 ayat 2 poin 2 b PKPU Nomor 2 Tahun 2017 berbunyi tidak sedang terganggu jiwa atau ingatanya. 

"Ini kita hapus, pada saat pemilu yang kemarin mengemuka dan sudah ada keputsan MK nomor 135," kata Viryan.

Kemudian salah satu yang juga diubah dalam rancangan PKPU kali ini yaitu syarat bagi  pemilih yang berusia dibawah 17 tahun namun sudah menikah. Nantinya pemilih tersebut diwajibkan melampirkan akta perkawinan.

Hal itu kemudian dikritisi oleh politikus PAN Guspardi Gaus. Guspardi mengatakan Disdukcapil bilang bahwa syarat pemilih itu adalah dengan memiliki KTP-el, sedangkan usia di bawah 17 tahun belum memiliki KTP-el. 

"Mana yang azas legalitasnya nih? apakah akta nikah sudah bisa dikatakan dibuktikan dengan azas legalitas? tapi KTP-el dia belum memiliki," tanyanya. 

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA